Pemerintah Gabung Pusat Investasi dengan PT SMI

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana menggabungkan Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan perusahaan pelat merah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai BLU dianggap sebagai lembaga pembiayaan yang tidak bisa diawasi oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh sebab itu pemerintah berencana memindahkan aset yang dimiliki PIP kepada SMI.

"Kami putuskan PIP di setop operasinya dan seluruh asetnya sebesar Rp 18,3 triliun akan dipindah ke SMI," kata Bambang saat rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis (22/1).

Bambang mengatakan dana perpindahan tersebut masuk dalam penyertaan modal negara (PMN). Sebelumnya, SMI telah mendapatkan suntikan modal Rp 2 triliun dalam APBN 2015, dengan dipindahkannya aset PIP pada SMI, modal untuk perusahaan infrastruktur tersebut menjadi bertambah dalam APBNP 2015.

Bank infrastruktur

Bambang juga menginginkan SMI akan mengambil peran sebagai bank infrastruktur yang akan memanfaatkan suntikan modal dari pemerintah untuk membangun proyek-proyek prasarana transportasi, pembangkit listrik, dan sebagainya.

“Dengan tambahan tersebut maka modal SMI sekitar Rp 25 triliun-Rp 26 triliun. Jika mereka menerbitkan obligasi maka bisa menambah kapasitas financing sampai enam kali dari modal. Mereka bisa menyediakan dana financing Rp 50 triliun-Rp 100 triliun," katanya.

Pilihan Redaksi SMI Bidik Pembiayaan Infrastruktur Rp 8 T Dua Bank Jajaki Pendanaan Rp 1 Triliun dari Sarana Multigriya

Namun rencana peleburan PIP dengan SMI mendapat kritikan dari Anggota Komisi XI DPR Muhammad Hatta. Dia keberatan dengan skema merger tersebut. Pasalnya, tahun lalu pemerintah meminta dengan semangat menggebu-gebu agar PIP dialiri dana untuk dapat mengembangkan investasi. Namun ternyata sekarang PIP dianggap tidak efektif.

"Jangan sampai ada uang-uang mubazir lagi, Rp 18,5 triliun selama satu tahun kemarin itu mubazir," kata Hatta. Dia meminta agar usulan merger ini dilakukan pembahasan secara khusus agar tak ada lagi dana pemerintah yang mubazir. (gen)