Pemilik Kapal Ilegal Coba Berbagai Cara Hindari Jerat Hukum

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku selama dirinya menjabat sebagai Menteri Kabinet Kerja selama beberapa bulan terakhir, kebijakan-kebijakan yang dibuatnya untuk menekan eksploitasi penangkapan ikan telah membuat banyak pengusaha kapal gigit jari.

Menurut Susi, akibat kebijakan moratorium kapal serta larangan transhipment atau bongkar muatan di tengah laut untuk kapal ikan yang diterapkan secara ketat, telah membuat para pengusaha memutar otak memanipulasi petugas yang hendak melakukan penindakan.

“Terakhir di Ambon, kami tangkap kapal dengan muatan 900 ribu kilogram ikan dan udang. Mereka bilang punya nota pembelian di tengah laut yang resmi, padahal tahu kalau itu dilarang. Artinya para pengusaha ini mencoba segala cara untuk keluar dari jerat hukum,” kata Susi dalam diskusi publik “Mengurai Masalah Pencurian Ikan di Laut Indonesia” yang digelar CNN Indonesia Forum hari ini di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (27/1).

Namun, menurut Susi para petugasnya yang beroperasi di lapangan tidak terkecoh dengan upaya tersebut. Sehingga kapal tersebut tetap disita negara.

“Udangnya kalau perlu kita bagikan ke masyarakat. Saat ini kan seafood barang mahal, barang ekslusif. Nelayan kita tanya, bekerja setahun saja mereka tidak mampu beli kakap merah. Menyedihkan,” tegasnya.

Ikuti diskusi “Mengurai Masalah Pencurian Ikan di Laut Indonesia” secara streaming melalui cnnindonesia.com. (gen)