Susi Pudjiastuti Ingin Kementeriannya Lebih Menggebrak Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 100 hari, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengumpulkan seluruh karyawannya. Menurut Susi, jika kementerian yang dipimpinnya bisa memperbaiki sektor perikanan nasional maka dia yakin hal tersebut bisa memberi kesan yang tak akan dilupakan masyarakat.

"Perjalanan masih panjang, ayo jaga stamina. Jaga semangat kita, semoga KKP menjadi Kementerian yang dipandang di kabinet ini," kata Susi di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Jumat (30/1).

Susi mengakui selama tiga bulan dirinya bekerja sebagai pejabat pemerintah, KKP telah dinilai koleganya sesama menteri sebagai Kementerian yang paling populer di antara Kementerian dan Lembaga lainnya. Setidaknya sudah ada lima Peraturan Menteri yang dikeluarkan oleh Susi yang menurutnya berguna untuk menjaga hasil laut yang berkelanjutan. Mulai dari pemberlakuan moratorium kapal di atas ukuran 30 gross ton (GT), hingga mengeluarkan kebijakan larangan ekspor dan tangkap kepiting dan lobster bertelur.

Dari semua kebijakan itu, kebijakan penenggelaman kapal ilegal lah yang paling menarik perhatian dunia. Namun kebijakan tersebut telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Jokowi bahkan sampai menyebut Susi sebagai Menteri yang populer sekaligus sadis karena berani menerapkan kebijakan hukuman bagi pelaku penangkapan ikan secara ilegal tersebut.

Pilihan Redaksi Pemerintah Kembali Jaring 14 Kapal Ikan Ilegal Setelah Lobster dan Kerapu, Kini Rumput Laut Dilarang Ekspor CNN Forum: Bersama Menteri Susi Bicara Kondisi Pencurian Ikan

"Setelah kita lakukan penenggelaman kapal, produksi ikan langsung melimpah. Karena menterinya sadis," ujar Jokowi saat membuka seminar Indonesia Outlook 2015: "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (15/1) lalu.

Jokowi mengaku harus mengulang perintah penenggelaman kapal ilegal kepada Menteri Susi sebanyak tiga kali sebagai jaminan apa yang dilakukan anak buahnya tersebut memperoleh restu darinya. “Saya perintahkan menenggelamkan kapal, setelah saya tunggu dua minggu tidak ada realisasi. Katanya harus ada prosedur ini dan itu. Padahal ini kan perintah panglima tertinggi,” ujar Jokowi. (gen)