LPP3I : Penurunan Bunga Kredit Rumah Tak Atasi Backlog Hunian

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LPP3I) menilai wacana penurunan tingkat  bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 2,25 basis poin, dari 7,25 persen  menjadi 5 persen, tidak akan berdampak signifikan terhadap kekurangan pasokan perumahan (backlog) masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Efeknya (penurunan tingkat bunga FLPP) terhadap MBR kecil kalau targetnya untuk mengurangi backlog," ujar Ketua LPP3I Zulfi Syarif Koto kepada CNNIndonesia, Minggu (8/2).

Mantan Deputi Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)  Bidang Perumahan Formal ini mengungkapkan dampak penurunan suku bunga FLPP  akan lebih banyak dinikmati oleh MBR yang bekerja di sektor formal yang masuk dalam kategori bankable. Padahal, persentase MBR formal hanya 30 persen dari total MBR, 70 persen sisanya merupakan MBR yang bekerja di sektor non formal yang sulit menjangkau akses kredit perbankan.

Menurutnya, pemerintah selama ini cenderung menggunakan pendekatan sisi penawaran untuk mengatasi masalah perumahan rakyat, seperti dalam  program  sejuta rumah layak maupun rencana penghapusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Sementara itu, sisi permintaan masih kurang diperhatikan. Dalam hal ini, kian tergerusnya daya beli MBR akibat makin tingginya harga tanah dan bangunan.

"Pendekatan (pemerintah) baru supply padahal perumahan rakyat ini kan tidak hanya supply, demand juga juga perlu diperhatikan. Bagaimana kita menaikkan daya cicil atau daya beli MBR non formal tadi," tambahnya..

Zulfi mengatakan jika pemerintah serius menyediakan perumahan rakyat, maka harus memprioritaskan skema pembiayaan dan bantuan  stimulan bagi MBR non formal. Untuk itu ia menyarankan pemerintah membentuk lembaga penjaminan bagi kredit perumahan MBR non formal serta secara aktif memberikan pendampingan bagi kelompok masyarakat tersebut.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) backlog perumahan Indonesia di 2010 mencapai 13,6 juta unit, sedangkan pada tahun ini LPP3I memperkirakan mencapai lebih dari 15 juta unit. (ags/ags)