Ahok: Izin Reklamasi Agung Podomoro Diterbitkan Foke

Donatus Fernanda Putra , CNN Indonesia | Rabu, 11/02/2015 09:11 WIB
Ahok: Izin Reklamasi Agung Podomoro Diterbitkan Foke Proyek reklamasi pantai Agung Podomoro. (detikFoto/Dikhy Sasra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tudingan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melangkahi wewenang Pemerintah Pusat dalam penerbitan izin reklamasi kawasan Pluit di Pantai Utara Jakarta disanggah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut pria yang kerap disapa Ahok tersebut, dirinya hanya memperpanjang izin reklamasi 17 pulau yang telah diterbitkan Gubernur Jakarta sebelumnya yaitu Fauzi Bowo alias Foke. Sehingga sifat dari izin tersebut bukanlah penerbitan izin baru.

"Saya tidak tahu kalau itu dianggap menyalahi aturan. Karena sifatnya bukan kasih izin baru kan? Itu hanya melanjutkan izin reklamasi 17 pulau yang dikeluarkan Foke," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (11/2).

Namun Ahok menjelaskan, izin reklamasi ini tidak bisa dibatalkan begitu saja. Sebab penerbitan izin oleh Gubernur terdahulunya itu berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara. Menurutnya yang bisa dibatalkan ialah pengajuan izin untuk reklamasi baru.

Kemarin, Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau Kecil KKP Sudirman Saad menyebut pemberian izin reklamasi di kawasan Pluit, Jakarta Utara kepada pengembang properti PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menyalahi ketentuan. Pasalnya izin reklamasi tersebut seharusnya menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Sudirman mengungkapkan wilayah pesisir DKI Jakarta sudah masuk dalam kawasan strategis nasional di mana segala aktivitas besar di kawasan tersebut menjadi tanggung jawab Susi Pudjiastuti, yang hingga saat ini belum mengeluarkan izin tersebut.

"Kalau itu bukan kawasan strategis nasional maka yang mengeluarkan izin itu Gubernur, meskipun itu di bawah 12 mil tapi kalau itu kawasan strategis nasional maka yang mengeluarkan itu Menteri," ujar Sudirman.

Pemberian izin reklamasi menurut Sudirman, harusnya diberikan setelah daerah memiliki peraturan daerah (Perda) mengenai zonasi laut. Zonasi laut dibutuhkan guna memetakan daerah yang layak dan tidak layak untuk direklamasi.

Selain itu, Sudirman juga mempertanyakan terbitnya izin padahal dibawah pantai yang direklamasi tersebut ada sejumlah kabel dan pipa laut yang terhubung dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang milik PT PLN (Persero). Sehingga rencana pembangunan properti Pluit City oleh Agung Podomoro dinilai berbahaya.

"Karena di depan laut itu ada pipa kabel bawah laut sangat banyak. Pipa dari tengah laut Jawa masuk ke PLTU Muara Karang milik PLN, itu pipanya besar banget. Kalau ada pipa kabel bawah laut ya jangan dibuat pulau disitu berbahaya," kata Sudirman.