PMN Ditolak, Bank Mandiri akan Lelang Global Bond US$850 Juta

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berencana menerbitkan surat utang valas (global bond) senilai US$ 850 juta atau sekitar Rp 10 Triliun pada paruh kedua tahun ini. Opsi ini diambil guna menambah modal perseroan menyusul penolakan DPR atas usulan penyertaan modal negara (PMN) terhadap bank pelat merah ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bank Mandiri mendapat alokasi PMN sebesar Rp 5,6 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015 guna memuluskan rencana perseroan menerbitkan saham baru melalui skema right issue. Usulan tersebut kemudian kandas setelah DPR menolak memberi restu karena dinilai tidak sesuai dengan arah pembangunan pemerintah.

“Kemungkinan kami akan menerbitkan global bond. Nilainya sekitar US$ 850 juta. Rencananya di sekitar semester II tahun ini,” ujar Direktur Keuangan Bank Mandiri Pahala N. Mansury di Jakarta, Rabu (11/2).

Pilihan Redaksi PMN Ditolak, Mandiri Tetap Bidik Pertumbuhan Kredit 15 Persen PMN dalam RAPBNP 2015 Disepakati hanya Rp 37,27 Triliun PMN 3 BUMN Ditolak DPR, Menteri Rini Putar Otak Biar Lolos

Kendati demikian, Pahala menyatakan pihaknya masih dimungkinkan melakukan penawaran saham terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Namun, lanjutnya, skema-skema pembiayaan tersebut masih dalam tahap penggodokan oleh manajemen.

Budi G. Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri,  mengatakan perseroan masih memiliki banyak opsi untuk mendapatkan suntikan modal, salah satunya dengan mengurai setoran laba ke pemerintah (dividen).

“Skema pengurangan rasio dividen menjadi salah satu yang paling bisa digunakan. Misalnya, jika laba mencapai Rp 20 triliun, dan rasio dividen hanya 10 persen, maka kami hanya menyetorkan Rp 2 triliun,” jelas Gunadi.

Sebelumnya, Budi menegaskan Bank Mandiri tetap memasang target pertumbuhan pembiayaan sekitar 15 persen hingga 17 persen pada tahun ini kendati gagal mendapatkan suntikan modal negara.

"Rencana kami tidak ada yang direvisi kok. Tetap sama pertumbuhan kredit sebesar 15 persen hingga 17 persen tahun ini. Karena angkanya telah kami masukkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan angka itu belum memasukkan unsur PMN," katanya. (ags/ags)