Indonesia Tiru Jepang dalam Hal Kesulitan Pembebasan Lahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Sulitnya proses pembebasan lahan masih menjadi sandungan utama dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadikan karakter Indonesia mirip dengan negara Asia lainnya, yakni Jepang.

Jepang yang memiliki luas negara kurang lebih 374.834 kilometer per segi memang memiliki peraturan yang rumit terkait pembebasan lahan. Pasalnya di Jepang luas lahan bebas semakin berkurang sehingga membuat harga tanah melonjak tajam setiap tahun.

"Sebagai negara yang statusnya berkembang pengadaan tanah kita menuju seperti Jepang, butuh waktu yang cukup lama," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Luky Eko Wuryanto di kantornya, Senin (16/2).

Menurut Luky makin berlarutnya proses pengadaan lahan dapat mengendurkan semangat para investor yang ingin menjalankan proyeknya di Indonesia. Hal itu pun dinilai mampu memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, Luky menambahkan, mekanisme di lapangan harus diperbaiki. Dengan adanya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang akan dilakukan pemerintah, disebutnya sebagai momentum bagus dalam memperbaiki perekonomian Indonesia.

Pilihan Redaksi Kadin Bantu Pemerintah Bebaskan Lahan Proyek Infrastruktur Penyambungan Jalur Kereta Trans Sumatera Butuh Rp 20 Triliun Pemerintah Bentuk Dua Bank untuk Bangun Infrastruktur PLN Mulai Bangun PLTU Batang Bulan Depan

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Infrastruktur Zulnahar Usaman menuturkan bahwa selama ini pengadaan tanah sendiri hanya melibatkan pemerintah, bukan pelaku usaha swasta.

"Mungkin nanti pembebasan ini lebih dimudahkan. Selama ini kan pemerintah terlibat. Tapi sekarang swasta mungkin dilibatkan," kata Zulnahar.

Dengan adanya keterlibatan swasta, dianggap proses pembebasan tanah akan berlangsung dengan cepat. Sebab, pihak swasta lebih mempunyai pengalaman dalam bernegosisasi. (gen)