BKPMD Sumut Ingin Pemerintah Bereskan Kawasan Sei Mangkei

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Sumatera Utara meminta pemerintah serius dalam membangun kawasan ekonomi Sei Mengkei dan menyiapkan infrastruktur vital seperti pengadaan gas dan listrik guna mendukung target realisasi investasi nasional.

Meski begitu, BKPMD Sumut menyanggupi keinginan pemerintah untuk menyukseskan realisasi akumulasi investasi nasional sebesar Rp 3.500 triliun dari tahun 2015 hingga 2019, atau naik dua kali lipat lebih dari realisasi antara tahun 2010 hingga 2014 yang sebesar Rp 1.632,8 triliun.

"Kami mewakili Sumatera Utara siap dengan rencana besar tersebut, dan saya rasa nilai realisasi investasinya akan jauh lebih besar apabila hal ini juga dibantu oleh pihak pusat," ujar Kepala BKPMD Sumatera Utara Purnama Dewi di Jakarta, Senin (23/2).

Pilihan Redaksi Jokowi Instruksikan Seluruh Daerah Miliki Pusat Investasi Lima Perusahaan Siap Tanam US$ 9,3 Miliar di Sektor Maritim BKPM Targetkan Investasi di Papua Tembus Rp 33,2 Triliun

Meskipun optimis, namun BKPMD Sumatera Utara juga menginginkan pemerintah untuk juga memfasilitasi masalah infrastruktur yang selama ini menghambat realisasi investasi-investasi tersebut. Ia mencontohkan terhambatnya investasi di Kawasan Industri Sei Mangkei, yang juga merupakan salah satu dari 13 kawasan Industri yang dicanangkan Kementerian Perindustrian.

"Khusus di Sei Mangkei, kami mengalami defisit gas padahal gas itu akan digunakan untuk membangun kawasan industri tersebut," tuturnya.

Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Perindustrian memang mengatakan bahwa baru sekitar 200 hektare dari luas sebesar 1.933,83 hektare di Sei Mangkei yang baru terpakai. Kawasan ekonomi yang direncanakan fokus pada pengolahan crude palm oil (CPO) ini diharapkan dapat menyerap 33 ribu tenaga kerja setiap tahunnya.

Selain masalah pasokan gas bumi, investasi di Sumatera Utara juga terhambat akibat masalah listrik. Diakui Purnama, Sumatera Utara masih mengalami defisit listrik sebanyak 300 megawatt meskipun sudah terdapat 15 perusahaan yang ingin menjalin Public Private Partnership (PPP) dengan PT. PLN.

"Meskipun seharusnya listrik ini bisa menjadi sasaran investasi, namun terdapat kekhawatiran adanya penguasaan lahan yang tidak akan dilepas selama bertahun-tahun oleh pemiliknya. Makanya pembebasan lahan ini memang menjadi masalah paling akut untuk investasi listrik di Sumatera Utara padahal kita lagi minim listrik sekarang," tambahnya.

Perlu diketahui bahwa sepanjang tahun 2014, BKPM mencatat adanya realisasi investasi sebanyak Rp 4,22 triliun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan US$ 550,8 juta Penanaman Modal Asing. (gir/gir)