Rumah Rakyat, Uang Muka Cuma 1 Persen Plus Tunai Rp 4 Juta

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menurunkan uang muka perumahan rakyat dari 5 persen menjadi 1 persen dari harga rumah. “Ini sudah disetujui tadi, (penurunan) untuk uang muka karena biasanya orang bisa mencicil bulanannya, karena flat, sehingga akan semakin ringan,” tutur Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, di Jakarta, Senin (2/3).

Pilihan Redaksi BTN Turunkan Suku Bunga KPR Hingga 2 Persen Bersiap Berburu Rumah Murah di Tangerang, Ternate, dan Sofifi REI Berharap Bunga KPR Non Subsidi Turun Ikuti Kebijakan FLPP Tiga Bank Turunkan Suku Bunga KPR Bulan Ini

Itu adalah hasil rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan. Basuki mengatakan, selain uang muka senilai 1 persen dari harga rumah, pemerintah juga akan memberikan subsidi Rp 4 juta tunai untuk uang muka.
 
Basuki menjelaskan, sebelumnya uang muka perumahan rakyat adalah 5 persen dari harga rumah ditambah biaya-biaya lain. "Ditambah biaya macam-macam seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan sebagainya itu menjadi sekitar 10 persen. " kata dia.
 
Ia menyimpulkan, "Makanya kita jadikan 1 persen ditambah Rp 4 juta cash."
 
Sementara untuk bunga program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga ikut turun menjadi 5 persen, dari sebelumnya 7,5 persen dari harga rumah.
 
"Sehingga mudah-mudahan kalau begitu, MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) bisa lebih menjangkau," ujar Basuki.

Bagaimana sistem pembayaran rumah rakyat ini? Basuki menerangkan, bagi yang tidak memiliki payroll payment atau tidak bisa memiliki akses ke bank karena tidak ada penjamin, bisa menggunakan sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR).
 
"Misalnya sopir taksi, dia mampu, tapi tidak punya akses ke bank karena tidak ada penjaminnya, kita akan pakai itu, sehingga akan lebih memperluas jangkauan dari program ini," kata dia.
 
Basuki juga menjelaskan, MBR yang berhak mendapat rumah murah harus bergaji di bawah Rp 4 juta ke bawah. Sedangkan untuk apartemen dan rumah susun, masyarakat harus yang berpenghasilan Rp 7 juta ke bawah.
 
Sejauh ini rumah murah yang siap dibangun adalah 211 ribu unit untuk MBR dan 3,300 unit untuk non-MBR. "Ini akan kita ground breaking April, dan sudah siap semua. Lahannya sudah siap, pembiayaannya sudah siap, pendanaannya sudah siap," kata dia.
 
Target pemerintah adalah membangun 600.000 unit rumah untuk MBR dan 3,4 juta unit rumah untuk non-MBR. Rumah itu akan dibangun dengan dana APBN melalui Kementerian PU dan Kementerian Keuangan.
 
"Kalau yang dari DIPA APBN itu sekitar 98.000 rumah, kalau yang pembiayaan lainnya dari Perumnas, Bapertarim, BPJST itu ada sekitar 500.000, kemudian bekerja sama dengan pemda kita akan bangun 30.000 unit," ujar dia.

(ded/ded)