Jokowi Pertimbangkan Penghapusan Utang Sejumlah Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Joko Widodo tengah mempertimbangkan penghapusan piutang yang dicatatkan sejumlah pemerintah daerah dalam neraca anggaran negara. Salah satu piutang yang akan dihapus menggunakan skema pertukaran utang (debt swap) sebesar Rp 16 miliar, yang merupakan utang dari Pemerintah Provinsi Aceh kepada Pemerintah Pusat.

"Agenda rapat terbatas kita yaitu penghapusan secara bersyarat piutang pemerintah Aceh melalui debt swap," ujar Jokowi kala membuka ratas di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Rabu (11/3).

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menjelaskan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat permohonan penghapusan utang yang dilayangkan Pemprov Aceh ke Presiden Jokowi pada 27 Januari 2015. Menurutnya, skema penghapusan utang tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menilai jumlah utang Pemprov Aceh sebesar Rp 16 miliar tidak terlalu besar untuk bisa dihapuskan.  "Tidak banyak, kalau tidak salah Rp 16 miliar," kata dia.

Selain itu, kata Sofyan, terdapat pula piutang yang dicatatkan oleh beberapa daerah. Piutang tersebut terbukukan dalam neraca pemerintah pusat terkait dengan pembangunan sejumlah proyek di daerah, seperti untuk mendanai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

"Nah mereka memerlukan sejenis peninjauan, maka beberapa policy diambil oleh pemerintah. Misalnya, oke kalau dihapus ini, tapi (pemerintah daerah) bisa menambahkan anggaran (untuk) kesejahteraan masyarakat," ujar dia.