IPO dan Obligasi Rp 10 Triliun Antri Masuk Pasar Modal

Jakarta, CNN Indonesia -- Ototitas Jasa Keuangan (OJK) melansir hingga saat ini total nilai indikatif penawaran umum dari perusahaan yang berencana masuk pasar modal (pipeline) mencapai Rp 10,07 triliun. Sementara, total nilai penawaran umum yang sudah terjadi mencapai Rp 8,10 triliun.

“Sampai dengan 12 Maret 2015, jumlah perusahaan yang masih dalam proses pipeline sebanyak 13 perusahaan. Rinciannya dua melakukan penawaran umum saham, dua melakukan obligasi, satu menerbitkan sukuk, satu penawaran umum terbatas, dan tujuh penawaran umum berkelanjutan,” ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK Nurhaida di Jakarta, Kamis (12/3).

Sementara itu, jumlah penawaran umum yang telah dilakukan hingga saat ini berupa penawaran umum terbatas oleh satu perusahaan senilai Rp 200 miliar, dan penawaran umum berkelanjutan dari tiga perusahaan senilai Rp 7,9 triliun.

Nurhaida menyatakan pasar modal domestik pada Februari 2015 melanjutkan kecenderungan menguat. Hal itu terlihat dari peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan penurunan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), yang disertai oleh nett buy investor non residen di pasar saham maupun pasar SBN.

“Faktor yang melatarbelakangi penguatan pasar saham dan surat utang domestik di antaranya adalah pengaruh sentimen global dan domestik,” kata Nurhaida.

Faktor global yang turut mempengaruhi adalah normalisasi The Fed yang belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat, kesepakatan bailout Yunani dan quantitative easing zona Euro. Sementara dari sisi domestik antara lain data inflasi, neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang membaik.

“Di pasar saham, rata-rata bid ask spread atau perbedaan harga beli dan jual pada Februari 2015 menyempit dibandingkan rata-rata bulan sebelumnya, turut ditopang oleh peningkatan rata-rata harian nilai transaksi perdagangan saham,” jelas Nurhaida.

Ke depan, menurutnya OJK akan mencermati beberapa perkembangan utama dalam perekonomian global dan domestik yang berpotensi berdampak terhadap kondisi sektor jasa keuangan nasional.

“Perkembangan yang dicermati antara lain pelaksanaan normalisasi kebijakan moneter The Fed, perkembangan ekonomi Jepang dan Eropa, perlambatan ekonomi negara-negara berkembang khususnya Tiongkok, dan pergerakan harga komoditas dunia,” jelasnya.

Di dalam negeri, OJK mencermati beberapa perkembangan seperti pergerakan nilai tukar rupiah dan dampaknya terhadap sektor jasa keuangan, serta kondisi fundamental makro ekonomi domestik.

“OJK terus mempersiapkan berbagai langkah antisipasi agar faktor-faktor risiko tersebut tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. OJK juga memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK),” katanya.