Rupiah Jeblok, Pemerintah Keluarkan Paket Kebijakan Ekonomi

Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia | Jumat, 13/03/2015 10:36 WIB
Pemerintah menyediakan paket kebijakan untuk membuat pelaku pasar dalam negeri lebih kompetitif meski nilai rupiah selalu mengalami fluktuasi. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menjawab pertanyaan wartawan usai menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (2/2). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Konsentrasi Pemerintah terhadap pengaruh kekuatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap kondisi pasar dalam negeri masih sangat besar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan untuk menjawab pertanyaan pasar terkait jaminan pemerintah terhadap kondisi rupiah, pemerintah sudah menyediakan paket kebijakan untuk membuat pelaku pasar dalam negeri lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan global meski nilai rupiah selalu mengalami fluktuasi.

"Kita merumuskan kebijakan dalam rangka melakukan reformasi struktural agar industri kita lebih kompetitif lebih efisien dan berorientasi ke ekspor," kata Sofyan saat ditemui di kantornya, Jumat (13/3).

Hari ini menteri-menteri bidang ekonomi dijadwalkan berkumpul di kantor Menko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta. Agenda yang dibahas adalah situasi perekonomian terkini, utamanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga defisit transaksi berjalan.


Sofyan membantah jika rencana pemerintah untuk mengeluarkan paket kebijakan tersebut dinilai lambat oleh pasar.

"Namanya kebijakan pemerintah itu harus ada prosedurnya. Sebenernya ini sudah lama dalam inisiatif, tapi kita hold. Ini untuk menjawab pertanyaan para pelaku pasar," ujarnya.

Berikut 8 kebijakan tersebut:

Pertama, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pengenaan bea masuk anti dumping, dan bea masuk pengamanan sementara (safeguard) untuk produk-produk impor yang terindikasi dumping.

Kedua, insentif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30 persen untuk pasar ekspor.

Ketiga, penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) untuk galangan kapal nasional. Nantinya industri galangan kapal nasional tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Keempat, meningkatkan komponen Bahan Bakar Nabati (BBN) agar impor minyak dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa dikurangi.

Kelima, insentif pajak bagi perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia yang tidak mengirimkan dividen tahunan sebesar 100 persen ke perusahaan induk di negara asal.

Keenam, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) akan menentukan formulasi pembayaran pajak pemilik atau perusahaan pelayaran asing.

Ketujuh, mendorong BUMN untuk membentuk reasuransi.

Kedelapan, Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI) akan mendorong dan memaksa proses transaksi di Indonesia memakai mata uang rupiah.

Sebelumnya, kurs tengah rupiah ditransaksikan melemah 0,09 persen terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis (12/3). Berdasarkan data BI, kurs tengah rupiah bertengger di level Rp 13.176 per dolar AS, dari kurs tengah sebelumnya Rp 13.164 per dolar AS. (gir/gir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK