Pemerintah Wacanakan Penyeragaman Upah Buruh di Jabodetabek

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah tengah merumuskan sinergi kebijakan tata ruang dan administrasi untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Penyeragaman persepsi dan kebijakan akan diupayakan sebagai satu kesatuan kawasan.

"Termasuk merencanakan penyeragaman upah minimum untuk pekerja. Jangan nanti orang Jakarta Timur karena kerja di Bekasi terima standar gaji Jawa Barat,” kata Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, sebelum rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (10/3).

Menurut Ferry, segala wacana perbaikan tata kelola dan administrasi jangan hanya terfokus pada Jakarta sebagai Ibu Kota. Penataan ruang dan lain sebagainya seharusnya berlaku komprehensif kepada seluruh wilayah di Jabodetabek.

"Misalnya banjir, jangan hanya Jakarta yang tidak boleh banjir, tetapi Bogor, Bekasi, Depok juga tidak boleh banjir. Begitu pula soal transportasi massal, jangan hanya Jakarta yang dibangun, tetapi juga menghubungkan daerah lain sekawasan," tuturnya.

Ferry menilai konsep tata ruang dan administrasi saat ini menciptakan kohesi sosial berupa pemilahan masyarakat atas dasar domisili. Padahal dalam keseharian mobilitasnya lintas wilayah.

"Baiknya diatur dalam bentuk Peraturan Presiden karena menyangkut lintas wilayah," katanya.

(ded/ded)