Tiga Bank BUMN Layani Pembayaran Pajak dalam Valas

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan menunjuk tiga bank pelat merah sebagai bank persepsi valuta asing yang melayani Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN-G2). Ketiga bank BUMN itu adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Dengan penunjukan tersebut maka ketiga bank tersebut menerima pembayaran pajak dan non pajak, serta bea dan cukai. MPN-G2 merupakan penyempurna generasi setoran penerimaan negara sebelumnya, di mana sistem baru ini memungkinkan setoran menggunakan kode billing (elektronik) melalui beragam channel seperti teller, Internet Banking, ATM dan EDC. Selain itu, waktu penyetorannya tidak terbatas atau 24 jam dalam tujuh hari.

Bagi BNI, ini merupakan tahun ketiganya setelah lebih dulu dipercaya menjadi bank persepsi valas sejak 2012. Bank komersil tertua di Indonesia ini juga tercatat sebagai bank pendukung pelaksana Treasury Single Account (TSA-Penerimaan) sejak 2009.

BNI melaporkan selama periode Mei 2014 hingga Maret 2015, telah melayani 2.133 transaksi valas MPN-G2 dengan nilai kumulatif mencapai sekitar US$ 388,3 juta. Sementara untuk MPN G2 dalam mata uang rupiah, selam aperiode yang sama tercatat sebanyak 174.409 transaksi dengan nominal mencapai sekitar Rp 41 triliun.

"Keuntungan bagi Kementerian Keuangan, laporannya kami pastikan benar, akuntabel, dan transparan. Keuntungan bagi nasabah yang melakukan setoran penerimaan negara melalui BNI sangat praktis, mudah, cepat dan akurat," jelas  Direktur Bisnis Banking BNI, Sutanto melalui siaran pers, Senin (13/4).

Sementara Bank Mandiri, secara tertulis mengklaim telah melayani setoran penerimaan negara sebesar Rp257.91 triliun sepanjang 2014. Indarto Pamoengkas, Senior Vice President Corporate Banking Bank Mandiri mengatakan sebanyak 2.312 jaringan kantor cabang, 15.344 unit ATM, Mandiri Cash Management dan internet banking, siap melayani setoran penerimaan negara.

“Kami berharap kerjasama ini juga akan semakin meningkatkan hubungan bisnis dengan perusahaan internasional serta perusahaan pertambangan yang memiliki kewajiban setoran ke penerimaan valas dalam dolar AS,” ujar Indarto. (ags)