Gubernur se-Kalimantan Datangi Jokowi, Minta Percepatan

Jakarta, CNN Indonesia -- Para Gubernur yang tergabung dalam Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan guna meminta percepatan pembangunan.

FKRP2RK terdiri dari lima gubernur yaitu, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek, Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang (koordinator FKRP2RK 2015-2016), Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, dan Kalimantan Selatan yang diwakili Wakil Gubernur Rudy Resnawan.

Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang selaku Koordinator FKRP2RK mengatakan, dalam pertemuan itu, para Gubernur se Kalimantan menyampaikan kepada Presiden berkaitan dengan masalah percepatan pembangunan di Kalimantan.

“Secara prinsip semuanya sudah tertuang di dalam Musrenbang Regional Kalimantan, tapi kami ingin ada percepatan, terutama terkait masalah infrastruktur, dan konektivitas antar propinsi,” kata Teras seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (15/4).

Pilihan Redaksi Jokowi Cari Investor Pembangunan Infrastruktur Migas Nasional JK Minta Bulog Beli Beras Petani Sesuai Harga Patokan Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Kerajaan Norwegia

Terkait dengan percepatan itu, para Gubernur se-Kalimantan meminta agar dalam masalah lelang pengadaan dan pekerjaan proyek pembangunan, jangan sampai terlambat hanya karena proses administrasi yang terjadi di pusat, sehingga APBN di daerah terhambat.

“Tadi Presiden sudah menjelaskan beberapa langkah yang sudah ditempuh dan diharapkan di bulan April sudah bisa ditindak lanjuti sesuai yang diharapkan,” jelasnya.

Adapun, terkait dengan masalah perbatasan, menurut Teras Narang, pihaknya sudah menyampaikan beberapa hal yang memang penting, karena perbatasan ini harus dianggap sebagai bukan lagi belakang, tetapi terdepan. Sehingga perlu ada program-program, khususnya terkait dengan masalah infrastruktur.

“Kami tidak ingin era kejayaan dari sumber daya alam berakhir begitu saja tanpa ada dampak pembangunan yang dirasakan oleh rakyat yang ada di Kalimantan,” tegas Teras Narang mewakili para Gubernur se Kalimantan.

Untuk itu, lanjut Teras, para Gubernur meminta perlu dilakukannya percepatan terhadap penyelesaian yang menyangkut masalah tata ruang, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sebagai hal yang penting di lima propinsi di Kalimantan.

Menurutnya, terkait permintaan para Gubernur se Kalimantan itu, Presiden Jokowi mengatakan akan berkunjung kembali ke Kalimantan untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan masalah program-program yang dilaksanakan.

Bahas Masalah Perbatasan

Sementara itu Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menambahkan, masalah perbatasan di Kalbar dua tahun terakhir sebelum berakhirnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mulai pembangunan infrastruktur. Saat ini pembangunan itu dilanjutkan kembali oleh Presiden Jokowi dengan dana sekitar Rp 2,7 triliun.

“Jadi sepanjang perbatasan yang menyangkut hutan lindung, kawasan hutan produksi, sedang diselesaikan dengan kementerian terkait. Tapi saya yakin tidak terlalu lama bisa dimulai, termasuk dengan border. Border itu dipersiapkan dengan standar internasional, dan Presiden sudah pernah melihat ke sana. Untuk pembebasan lahan menjadi tanggungjawab pemerintah nasional, bukan daerah,” jelas Cornelis. (gir)