Pertamina Diminta Tak Buru-Buru Jual Pertalite

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pihak mempertanyakan rencana PT Pertamina (Persero) yang dinilai terburu-buru merilis produk bahan bakar minyak (BBM) baru bernama Pertalite pada Mei 2015 mendatang. Sebelumnya, Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang mengungkapkan dirilisnya produk Pertalite dimaksudkan guna menawarkan varian BBM baru ke masyarakat dalam rangka mengurangi pemanfaatan premium.

"Sebaiknya Pertamina melakukan ekspos lebih dulu menyoal konsep terinci tentang kebijakan Pertalite ke publik kalau itu produk baru. Mulai dari formulanya bagaimana, proses blending-nya di kilang atau di tangki BBM unit Pemasaran, hingga jaminan prosentase kandungan Aromatic dan Bezene yang disyaratkan memenuhi batas aman lingkungan. Yang pasti juga dengan harganya," ungkap pengamat kebijakan energi, Yusri Usman di Jakarta, Selasa (21/4).

Yusri bilang sebaiknya Pertamina lebih dulu melakukan efisiensi dalam hal pengelolaan kilang BBM jenis premium. Pasalnya, kata Yusri, Biaya Pokok Produksi (BPP) kilang Pertamina masih berada di kisaran 1,16 kali sampai 1,22, atau masih jauh lebih mahal dibandingkan kilang di Singapura yang besaran angka BPP-nya berada di kisaran 0,98 sampai 1,02.

Pilihan Redaksi Cerita Menko Sofyan Soal Pertalite dan Bandelnya Pertamina Pertamina Diminta Tak Gunakan Minyak Impor untuk Pertalite Dirjen Migas Ingin Kaji Pertalite Sebelum Dijual Pertamina Menteri BUMN Tegaskan Pertalite Tak Akan Gantikan Premium

"Sudah benar sikap dan komentar Menteri BUMN kepada Pertamina untuk fokus saja mengurus Premium RON 88 dan memperbaiki kinerja tata kelola hilir yang efisien. Jadi sangatlah wajar rakyat sangat kritis setiap kebijakan yang akan diambil Pertamina karena akan langsung menguras kantong rakyat," tuturnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja mengungkapkan, pihaknya akan melakukan kajian terhadap produk Pertalite baik dari aspek teknis, ekonomi, sosial, sampai politik atas hadirnya produk tersebut di masyarakat.

"Kalau menarik Premium, terus mengganti yang baru dan kemudian menaikkan harga, tentu harus bicara dulu dengan pemerintah dan stakeholder, masyarakat. Bagaimana efeknya dengan harga naik," ujar Wiratmadja. (ded/ded)