Rencana Right Issue Adhi Karya Masih Terganjal Izin DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan kontraktor pelat merah, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, masih menunggu izin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bisa melakukan penawaran umum terbatas atau rights issue yang rencananya akan dilangsungkan pada Juli tahun ini.

"Belum ada izinnya, doakan saja DPR segera menyetujuinya," ujar Supardi , Direktur Keuangan Adhi Karya, ketika ditemui di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (23/4).

Karena belum mendapatkan izin, kata Supardi, perseroan sampai saat ini belum menunjuk penjamin emisi dari pelaksanaan rights issue nanti. Kendati demikian, Adhi Karya masih memasang target pembiayaan Rp 2,74 triliun dari penawaran saham terbatas.

"Belum ada underwriter-nya juga. Tapi bagaimanapun kita memang harus rights issue karena kita sedang mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,4 triliun, agar bagian pemerintah terdilusi kita harus melakukan hal tersebut," jelasnya.

Supardi menjelaskan dana hasil rights issue nanti rencananya akan digunakan untuk membiayai proyek Light Rail Transit (LRT) rute Cibubur - Cawang - Senayan, dengan total nilai proyek mencapai Rp 9,9 triliun. Proyek ini diharapkan rampung pada tahun 2018, di mana sisa pembiayaan tambahan sebesar Rp 6,2 triliun akan diupayakan melalui pinjaman sindikasi beberapa bank BUMN.

Sebagian besar alokasi dana proyek LRT, lanjut Supardi, rencananya akan digunakan untuk pendanaan transportasi sebesar Rp 6,7 triliun atau 67,8 persen dari total biaya proyek. Sementara sisanya sebesar Rp 3,2 triliun akan digunakan untuk sarana dan prasarana proyek itu sendiri.

Dalam rencana perusahaan, pertemuan antara Adhi Karya, Kementerian BUMN, dengan DPR terkait izin rights issue seharusnya dilakukan pada hari Rabu pekan ini (22/4). Selain itu, penetapan penjamin emisi dan konsultan hukum bagi pelaksanaan rights issue ini seharusnya dijadwalkan pada hari Jumat esok. (ags/dim)