Mantan Presiden Mexico: Lingkungan Rusak, RI Terancam
Elisa Valenta Sari | CNN Indonesia
Selasa, 28 Apr 2015 12:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Presiden Mexico, Felipe Calderon, mengingatkan Pemerintah Indonesia akan ancaman besar yang mungkin timbul jika gagal menjaga kualitas lingkungan dan sumber daya alam. Menurutnya, hal ini terkait pula dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Calderon, yang kini menjabat sebagai Chair Global Commission of the Economy and Climate, mengatakan perubahan iklim global menjadi realita yang harus dihadapi dunia saat ini. Fenomena ini merupakan imbas dari sulitnya menyeimbangkan antara penyelamatan lingkungan dengan kepentingan menggenjot pertumbuhan ekonomi.
"Perubahan iklim bisa menyebabkan biaya ekonomi yang mahal, kalau kita tidak bisa mencegah perubahan iklim maka pertumbuhan ekonomi itu tidak akan terjadi," ujar Calderon dalam Tropical Lanscape Summit di Jakarta, Selasa (28/4).
Dia juga menyoroti perubahan kualitas lingkungan yang terjadi di Indonesia. Dia menilai pemerintah Indonesia akan menghadapi masalah ke depannya jika tidak mampu menjaga sumber daya alam yang selama ini menjadi andalan masyarakat.
"Mustahil untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan memberantas kemiskinan dalam waktu yang bersamaan," katanya.
Korbankan Lingkungan
Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro yang hadir mewakili pemerintah mengatakan, sulit bagi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tergolong tinggi, Indonesia masih sangat membutuhkan pertumbuhan ekonomi untuk mengejar kesetaraan dan kesejahteraan.
"Pertumbuhan ekonomi itu sama pentingnya dengan perubahan iklim. Kita tidak bisa memungkiri kalau pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan Indonesia," ujar Bambang.
Namun, Bambang menjelaskan komitmen pemerintah Indoensia dalam mencegah perubahan iklim bisa dicerminkan dalam perumusan anggaran. Menurutnya, komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan tidak bisa hanya dilihat dari kebijakan anggaran jangka pendek.
"Ketika kita mengatur anggaran pemerintah, saya selalu dilema antara short term spending dan long term spending.Sangat sulit untuk melihat komitmen pemerintah dalam mencegah perubahan iklim dalam belanja jangka pendek," kata Bambang.
Bambang mengklaim reformasi kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang berhasil mengarahkan kebijakan anggaran ke sektor ramah lingkungan.
"Kita mencoba move on dari BBM dan konsentrasi subsidi ke bahan bakar biofuel. Kalau kita bicara mengenai pertumbuhan yang baik dan lingkungan yang baik, ketika kita pindahkan subsidi bensin artinya kita menjadi pro terhadap mitigasi perubahan iklim," katanya. (ags/ags)
Calderon, yang kini menjabat sebagai Chair Global Commission of the Economy and Climate, mengatakan perubahan iklim global menjadi realita yang harus dihadapi dunia saat ini. Fenomena ini merupakan imbas dari sulitnya menyeimbangkan antara penyelamatan lingkungan dengan kepentingan menggenjot pertumbuhan ekonomi.
"Perubahan iklim bisa menyebabkan biaya ekonomi yang mahal, kalau kita tidak bisa mencegah perubahan iklim maka pertumbuhan ekonomi itu tidak akan terjadi," ujar Calderon dalam Tropical Lanscape Summit di Jakarta, Selasa (28/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mustahil untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan memberantas kemiskinan dalam waktu yang bersamaan," katanya.
Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro yang hadir mewakili pemerintah mengatakan, sulit bagi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tergolong tinggi, Indonesia masih sangat membutuhkan pertumbuhan ekonomi untuk mengejar kesetaraan dan kesejahteraan.
"Pertumbuhan ekonomi itu sama pentingnya dengan perubahan iklim. Kita tidak bisa memungkiri kalau pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan Indonesia," ujar Bambang.
Namun, Bambang menjelaskan komitmen pemerintah Indoensia dalam mencegah perubahan iklim bisa dicerminkan dalam perumusan anggaran. Menurutnya, komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan tidak bisa hanya dilihat dari kebijakan anggaran jangka pendek.
"Ketika kita mengatur anggaran pemerintah, saya selalu dilema antara short term spending dan long term spending.Sangat sulit untuk melihat komitmen pemerintah dalam mencegah perubahan iklim dalam belanja jangka pendek," kata Bambang.
Bambang mengklaim reformasi kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang berhasil mengarahkan kebijakan anggaran ke sektor ramah lingkungan.
"Kita mencoba move on dari BBM dan konsentrasi subsidi ke bahan bakar biofuel. Kalau kita bicara mengenai pertumbuhan yang baik dan lingkungan yang baik, ketika kita pindahkan subsidi bensin artinya kita menjadi pro terhadap mitigasi perubahan iklim," katanya. (ags/ags)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK