Asosiasi Pengusaha Dukung Sunset Policy Jilid II

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik kebijakan sunset policy yang akan diberlakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai 1 Mei 2015.

Penghapusan denda bagi wajib pajak (WP) yang membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak diyakini dapat mendorong tingkat kepatuhan pelaku usaha untuk membayar pajak tahun ini.

“Menurut saya sangat bagus untuk mendorong kepatuhan dengan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan koreksi pada SPT dan dibebaskan dari denda,” kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani di Gedung Bank Indonesia (BI), Rabu (29/4).

Menurut Hariyadi, dikenakannya denda ketika terlambat membayar pajak maupun melakukan koreksi SPT dinilai merugikan bagi pelaku usaha yang ingin melaporkan kewajiban pajaknya.

“Yang selalu bikin ramai adalah karena ada sanksinya itu. Selama ini ketika WP memberikan laporan SPTnya kurang tepat dikenakan pinalti,” ujarnya.

Pilihan Redaksi Sunset Policy Hanya Tahun Ini, Sanksi Pajak Berlaku Lagi 2016 Sunset Policy II Ditargetkan Dongkrak Setoran Pajak Rp 270 T Diminta Revisi, Jokowi Malah Sebut Target Pajak Kurang Tinggi

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Publik itu menyadari bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban. Sehingga dihapuskannya sanksi tersebut akan memberikan keringanan bagi pelaku usaha.

Sebagai informasi, DJP akan memberlakukan sunset policy jilid II mulai 1 Mei dan hanya akan berlaku tahun ini. WP yang melaporkan koreksi SPT-nya diberikan waktu sampai akhir tahun untuk melunasi utang pajaknya. Denda baru akan dihapus setelah WP menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan bukti pelunasan utang pokok pajak. (gen)