Ekonom dan Pengusaha Dorong Jokowi-JK Reshuffle Kabinet

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaku usaha dan ekonom mendorong Presiden Joko Widodo merombak Tim Ekonomi Kabinet Kerja karena dinilai tidak bekerja maksimal dan minim sinergi. Dengan reshuffle kabinet diharapkan mampu memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri.

Antonius Prasetyantoko, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya, menyatakan reshuffle perlu dilakukan selama tidak membuat gaduh kondisi politik dan berjalan lancar.

Pilihan Redaksi Hasil Survei Menteri Bidang Politik dan Ekonomi Negatif Andi Widjojanto Bela Diri Soal Sorotan Negatif Pemberitaan Soal Reshuffle, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel Bela Diri

“Pertama, kalau gaduh ya tidak ada gunanya, tapi kalau berjalan smooth dan tenang bakal menambah confindence pasar dan ekonomi membaik,” jelasnya di Jakarta, Selasa (12/5).

Menurut Prasetyantoko, pergantian menteri-menteri yang membidangi ekonomi harus dilakukan selektif dan tepat dengan menempatkan figur-figur yang profesional dan kompeten di bidangnya. Dia mengatakan jangan sampai menteri yang kinerjanya baik justru diganti.

“Jangan sampai yang diganti malah yang kompeten. Kita ingin yang profesional dan mengerti masalah, sehingga kebijakannya juga benar. Jangan sampai yang tidak mengerti masalah menjadi menteri di bidang itu,” katanya.

Prasetyantoko melihat kinerja Tim Ekonomi Jokowi-Jusuf Kalla saat ini tengah mendapat sorotan publik. Pasalnya, sebagian dari tokoh yang memimpin kementerian ekonomi justru tidak menguasai ekonomi makro.

“Saya kira perlu ada tambahan menteri yang mengerti ekonomi makro. Soalnya kalau sekarang ini boleh dibilang hanya Menteri Keuangan yang mengerti ekonomi makro,” tuturnya.

Dia berharap figur-figur baru yang masuk dalam jajaran Tim Ekonomi Jokowi-JK nantinya berasal dari kalangan profesional, memiliki kompetensi dan dipercaya oleh pelaku pasar. Wajah baru yang diharapkan Prasetyantoko menggeser menteri-menteri ekonomi tak kompeten kelak memiliki profesionalisme dan kompetensi seperti Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro.

“Menteri Keuangan saya kira mumpuni, cuma lingkungannya saja kurang mendukung. Dia tidak punya ‘teman’ dalam kabinet yang mengerti ekonomi makro. Ada juga yang menilai kalangan profesional baik, tapi tidak mengerti birokrasi. Kalau menurut saya itu hanya masalah adaptasi saja. Profesional tetap bisa jadi pilihan,” jelasnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit. Menurutnya, reshuffle kabinet perlu dilakukan untuk menteri yang belum terlihat bekerja atau malah tidak mendukung pasar.

“Kita kan harus lihat apa yang menteri itu kerjakan. Kalau kerjanya tidak terlihat, ya sebaiknya diganti saja,” tuturnya.

Anton menilai saat ini publik tidak terlalu mementingkan menteri-menteri yang sering ‘blusukan’ tanpa memberikan imbas positif terhadap masyarakat. "Menteri itu tidak perlu ‘blusukan’, asalkan kebijakannya bisa mensejahterakan masyarakat dan terasa," katanya.