Rekomendasi-rekomendasi tersebut disampaikan secara tertulis, yang salinannya diterima CNN Indonesia, Rabu (13/5).
Rekomendasi pertama bersifat umum, yakni mengedepankan transparansi dan akuntabilitas tata niaga migas di sektor midstream dan downstream, khususnya untuk kegiatan impor minyak. Dalam rekomendasi ini, Tim Reformasi juga menganjurkan pemerintah membuka peluang kepemilikan blok-blok migas di luar negeri untuk menjamin pasokan migas di dalam negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rekomendasi kedua menyasar pada pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas. Dalam poin ini, Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas, Faisal Basri juga mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan dana untuk membiayai pengembangan energi baru dan terbarukan serta peningkatan cadangan migas nasional.
Selain itu, kata Faisal, dalam rekomendasi ketiga timnya disinggung pula soal pembentukan BUMN khusus untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pengendalian sektor hulu migas. Badan baru ini diharapkan punya kewenangan untuk bernegosiasi dan menandatangani kontrak yang dibuat dengan kontraktor kontrak kerjasama (KKKS).