DPR Ingin Renovasi Gedung, Kemenkeu Belum Diajak Konsultasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ternyata belum mengajukan usulan anggaran renovasi gedung DPR kepada Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pihaknya belum menerima usulan itu.

"Belum ada info ke kami (Kemenkeu) akan hal itu," ujar Askolani saat dihubungi CNN Indonesia, Jumat (22/5).

Lazimnya, jika Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan pengajuan anggaran harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan bendahara negara yakni Kementerian Keuangan. DPR disebut-sebut akan mengajukan anggaran tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016.

Ketua BURT DPR RI Roem Kono enggan menyebut nominal yang harus dikeluarkan negara untuk membangun proyek Reformasi DPR.

Proyek yang menjadi inisiasi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 ini dikabarkan akan terdiri dari tujuh proyek pembangunan, di komplek parlemen Senayan.

Banyak pengamat menyebut, anggaran yang akan diajukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR nilainya mencapai Rp 10 triliun.

"Benar, perencanaan mulai tahun ini, pembangunan tahun depan. Kami menunggu kajian dari Tim Reformasi DPR RI," kata Roem saat berbincang dengan CNN Indonesia, Rabu (20/5).

Tim Reformasi yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ini, kata Roem merupakan tim yang dipercaya untuk melakukan sosialisasi termasuk pengkajian ide-ide dari anggota dewan.

Ditanya mengenai anggaran, Roem enggan menjawabnya, termasuk dugaan kemungkinan adanya pembangunan gedung baru dalam proyek Reformasi DPR RI itu.

Lihat juga: Sekretariat DPR Janji Jaga Transparansi soal Proyek Reformasi

(ded/ded)