Investor Jepang Keluhkan 3 Kesulitan Investasi di Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupaya menjaring kritikan dan masukan dari investor asal negara-negara besar dan potensial atas kesulitan yang mereka rasakan selama menanamkan modalnya. Dari hasil berdiskusi dengan para pengusaha Jepang, Senin (1/6) lalu, BKPM mencatat setidaknya ada tiga kesulitan yang dialami investor negara Matahari Terbit dalam berinvestasi selama ini.

Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengungkapkan dari hasil pertemuan tersebut ada tiga hal utama yang dikeluhkan oleh investor Jepang yaitu lambannya proses pembebasan lahan, kebijakan larangan impor bahan baku tertentu, dan pembatasan penggunaan tenaga kerja asing.

“Setelah mengetahui kendala apa saja yang dihadapi, pemerintah akan melihat apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala itu agar rencana investasi yang sudah terbit persetujuannya bisa direalisasikan,” kata Azhar dikutip dari keterangan pers, Rabu (3/6).

Jepang menurut Azhar adalah salah satu negara yang rutin berinvestasi dalam jumlah besar di Indonesia. Menurut data BKPM, pada kuartal I 2015 investasi Jepang duduk di peringkat dua dengan nilai US$ 1,2 miliar yang terdiri dari sektor primer US$ 40,4 juta, sektor sekunder US$ 699,9 juta dan sektor tersier US$ 467,3 juta.

“Dari nilai tersebut nilai realisasi investasi baru sebesar US$ 771,4 juta dan perluasan investasi sebesar US$ 436,2 juta,” katanya.

Selain Jepang, menurut Azhar BKPM juga akan menggelar dialog serupa dengan investor asal Taiwan dan Korea Selatan. Tidak hanya itu, untuk memastikan realisasi investasi dengan nominal tinggi dari suatu negara tertentu, BKPM akan menugaskan tim pemasaran yang akan mendampingi proses investasi dari mulai mengajukan perizinan sampai realisasi.

Pilihan Redaksi Dua Anak Usaha Krakatau Steel Didorong Ajukan Tax Allowance Terhambat Sarana, BKPM Rayu Investor Listrik Jepang Tak Pergi Berikut Detil Aturan Teknis Tax Allowance Untuk Sektor ESDM

Sektor tertentu yang dilakukan pendampingan tersebut hanya untuk sektor strategis seperti industri pengolahan, industri hilirisasi (mineral dan pertanian), pembangkit listrik, infrastruktur, industri padat karya, industri ekspor, dan industri subtitusi impor.

“Investor dengan nilai tinggi dari negara Jepang, Korsel, Tiongkok, Taiwan, Inggris, Singapura, Australia, dan negara Timur Tengah akan ada tim khusus. Tidak ada realisasi maka tidak ada penyerapan tenaga kerja, tidak ada penambahan produksi barang dan jasa, tidak bisa menggerakkan perekonomian.” ujar Azhar. (gen)