Rodrigo Chaves, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, menjelaskan pinjaman tersebut nantinya akan digunakan untuk memfasilitasi pembiayaan pembangunan di sektor energi, maritim, konektivitas, dan kesehatan. Utang tersebut, katanya, merupakan bagian dari kesepakatan pinjaman antara Presiden Bank Dunia Kim Jim Yong dengan Presiden Joko Widodo pada pertengahan bulan lalu, yang nilainya mencapai US$ 12 miliar untuk tiga hingga empat tahun mendatang.
"Jumlah sebesar US$ 2,5 miliar tersebut masih estimasi sebetulnya, bahkan angkanya bisa lebih besar dari angka itu kalau implementasi proyek pemerintah cepat dilaksanakan. Kalau pemerintah cepat melaksanakan proyek di sektor yang kami sebutkan, maka kami juga akan cepat menggelontorkan dana itu. Tapi kalau lambat ya sebaliknya," tutur Chaves di Jakarta, Rabu (3/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sudah bicarakan dengan Bappenas dan kementerian lain tentang proyek apa saja yang bisa kita biayai, jadi nanti kita akan presentasi di depan petinggi World Bank pada Desember mendatang, dan hingga saat itu kami sekarang sedang diskusi intens dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Tata Ruang dan Agraria," tuturnya.
"Agar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, maka tak ada jalan lain bagi Indonesia kecuali mempercepat pembangunan infrastruktur. Dengan adanya hal tersebut, segala kegiatan manusia makin efisien dan kualitas hidup bisa meningkat," tambahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bank Dunia pada bulan lalu berkomitmen memberikan pembiayaan sindikasi senilai US$ 12 miliar, yang melibatkan International Finance Corporation (IFC) sebagai lembaga afiliasinya.
Sedangkan untuk tahun ini, Bank Dunia dan IFC masing-masing telah menggelontorkan dana sebesar US$ 1 miliar.
Selain itu, PT Pelindo II juga mengharapkan dukungan pinjaman lunak dari Bank Dunia hingga US$ 3 miliar untuk membangun 35 pelabuhan di wilayah timur Indonesia, antara lain pelabuhan Sorong dan Ambon. (ags/gen)