Paksa Penggunaan Produk Lokal, Jokowi Akan Revisi Aturan TKDN

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memaksa perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk meningkatkan penggunaan komponen produksi lokal dengan merevisi aturan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Jokowi mengaku sering kali melihat proyek-proyek yang seharusnya bisa dikerjakan dengan menggunakan produk dalam negeri tetapi pada praktiknya banyak menggunakan barang impor.

“Akibatnya banyak kapasitas industri, kapasitas pabrik yang seharusnya bisa 90-100 persen hanya berproduksi 40-60 persen,” kata Jokowi di kantornya, Jakarta, Selasa (9/6) seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri menurut Jokowi tidak cukup hanya tertulis di atas secarik kertas peraturan. Ia meminta semua kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk memaksa penggunaannya.

“Pemakaian produk dengan kandungan lokal ini sudah bukan diajak lagi, tetapi dipaksa. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian regulasi yang secara sistematis bisa melaksanakan hal itu,” tegasnya.

Hal tersebut disampaikan Jokowi di hadapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.

Pilihan Redaksi Industri Galangan Kapal Masih Terjepit Komponen Impor Juni, Menkominfo Terbitkan Aturan TKDN Ponsel 4G Aturan TKDN Ponsel Mau Tumbuhkan Design House Indonesia

Topang Pertumbuhan

Mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta itu kembali mengingatkan, bahwa salah satu cara untuk dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah memberdayakan industri nasional dengan menggunakan barang produksi yang dihasilkannya.

“Jangan sampai sampai ekonomi kita berbasis konsumsi karena apapun nilai tambah ada di sisi produksi, di sisi pengembangan industri dalam negeri,” tutur Jokowi.