Mantan Menkeu Orde Baru Kritik Kinerja Kementerian BUMN

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat ekonomi yang juga mantan Menteri Keuangan era Orde Baru Fuad Bawazier menyoroti kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara di bawah kepemimpinan Rini Soemarno yang disebutnya belum menunjukkan prestasi apapun.

Menurut Fuad, publik justru lebih banyak menyoroti kontroversi kebijakan yang dibuat Rini seperti misalnya dengan mengangkat komisaris dan direksi perusahaan pelat merah dengan latar belakang politisi.

“Karena ada beberapa orang yang dinilai tidak mumpuni dan cenderung di politisasi. Jadi menurut saya belum ada prestasinya," ujar Fuad di Jakarta, Senin (29/6).

Sebelumnya politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menyebut ada menteri yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin yang peragu. Hal tersebut disampaikannya menanggapi pernyataan yang diutarakan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kemarin bahwa ada anggota Kabinet Kerja yang menghina Jokowi.

"Perempuan. Latar belakangnya profesional independen dan di bawah koordinasi perekonomian," kata Masinton. (Baca: PDIP: Ada Menteri Perempuan Sebut Jokowi Peragu).

Kendati demikian, Masinton enggan menyebutkan secara langsung nama dari menteri yang dimaksud. Anggota Komisi III DPR ini pun mengaku baru mendengar satu menteri tersebut yang menghina Jokowi.

Menurutnya, penghinaan yang dilakukan oleh menteri itu berkaitan dengan semakin santernya isu reshuffle yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Menteri tersebut diduga Masinton jadi salah satu target perombakan sehingga menyebut Jokowi ragu-ragu.

Pilihan Redaksi PDIP Dengar Kabar Menteri Rini dan Seskab Andi akan Digeser PDIP: Ada Menteri Perempuan Sebut Jokowi Peragu PDIP Minta Menteri yang Hina Jokowi Diganti

Lebih Terbuka

Sementara pengamat dari Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia Salamudin Daeng mengatakan bahwa Kementerian BUMN di bawah Rini Soemarno seharusnya lebih terbuka terkait penggunaan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) yang menghabiskan dana pemerintah Rp 72 triliun.

“Setelah mendapatkan restu suntikan dana dari DPR, kan sampai sekarang juga kita belum lihat langkah-langkah dan programnya BUMN-BUMN itu apa,” katanya.

Hal itulah yang membuat Salamudin menilai sulit bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja Menteri Rini lantaran cenderung tertutup dari sorotan publik. (gen)