DPR dan PLN Silang Pendapat Soal Pencabutan Subsidi Listrik

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menentang rencana pemerintah mencabut subsidi listrik dari kelompok pengguna 450 VA dan 900 VA.  Pasalnya, kelompok masyarakat pengguna listrik tersebut memiliki tingkat ekonomi yang rendah dan rentan terganggu oleh kenaikan tarif listrik.

"Dari data yang saya miliki, tidak selayaknya mencabut 450 VA dan 900 VA. Karena mereka terkena dampak ekonomi," ujar Anggota Badan Anggaran DPR Eki Awal Muharram dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Selasa (30/6).

Pilihan Redaksi Pemerintah Usul Subsidi Listrik 2016 Naik jadi Rp 73 Triliun Sofyan Djalil: Pemerintah Pertimbangkan Cabut Subsidi Listrik 2015, Babak Baru yang Berat bagi Industri Nasional

Menurutnya, data pelanggan listrik bersubsidi yang dikantongi pemerintah dan PT PLN (Persero) tidak sesuai dengan data kemiskinan yang disurvei Badan Pusat Statistik (BPS)

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PLN, Sofyan Basir menyebut ada sejumlah pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA yang keadaan ekonominya sudah tidak layak diberikan subsidi. Ia pun membongkar beberapa modus yang biasa dilakukan pelanggan guna mendapatkan fasilitas subsidi itu.

"Karena orang sudah mulai pandai, mereka pindah dari awalnya menggunakan meteran daya 1.300 VA diturunkan jadi 900 VA, tarif listriknya jauh lebih murah," tuturnya.

Bahkan, lanjut Sofyan, banyak pemilik puluhan kamar kos-kosan yang sengaja memecah jaringan listriknya menjadi rata-rata 900 VA per kamar. Dengan cara ini, Sofyan mengatakan pemilik dan penghuni kos-kosan yang berpendapatan besar justru menjadi penikmat subsidi listrik.

"Padahal gajinya besar. Jadi bukan kami ingin menghindari, tapi kami tidak ahli menilai orang miskin," tutur Sofyan.

Kementerian ESDM mencatat sebanyak 22,7 juta jiwa menikmati jasa listrik golongan 450 VA dan terdapat 21,9 juta jiwa yang termasuk pelanggan listrik golongan 900 VA.

Menyikapi beda pandangan dan data tersebut, Plt Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasi Nazara menegaskan secara umum subsidi listrik tetap, tetapi distribusinya akan dilakukan lebih terarah dan tepat sasaran hanya untuk masyarakat miskin dan rentan miskin.

"Kita akan bicarakan lagi dengan Kementerian ESDM dan PLN, seperti apa mekanismenya supaya lebih tepat sasaran," ujar Suahasil.