Serapan APBN Rendah, Jokowi Ultimatum Lagi Para Menterinya

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo kembali meminta para pembantunya mempercepat penyerapan anggaran meski himbauan serupa di awal tahun tak efektif mengoptimalkan belanja. Untuk itu, seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah segera menggelar tender proyek dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Di rapat tadi, presiden mengatakan percepat (penyerapan) anggaran. Kami akan pergi ke setiap kementerian untuk mencari masalahnya di mana," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, Kamis (2/7).

Bukan anggarannya saja yang dihabiskan cepat, kata Sofyan, tetapi yang penting adalah segera merealisasikan proyek-proyek pembangunannya. Terutama di daerah, lanjutnya, seluruh bupati dan gubernur harus mempercepat izin proyek dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan BPKP.

"Kalau dia (bupati dan gubernur) tidak memberikan izin cepat, maka (kewenangannya mengeluarkan) izin diambil oleh pemerintah pusat," tuturnya.

Selain itu, Sofyan mengatakan Jokowi meminta aparat penegak hukum seperti BPKP melakukan pemeriksaan di awal sebelum proyek ditenderkan agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari.

"Nanti akan ada Inpres yang ditujukkan kepada penegak hukum bahwa kalau misalnya ada laporan suatu penyimpangan minta BPKP atau Inspektur dulu memeriksa, sepetri zaman dulu," tuturnya.

Pilihan Redaksi Penerimaan Tak Optimal, Menkeu Siap Tarik Utang Multilateral Selama 6 Bulan, Serapan Anggaran Pemerintah Jauh dari Harapan Penerimaan Negara Semester I: Target Tinggi Minim Realisasi

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan dari sisi nilai, penyerapan anggaran belanja tertinggi terjadi di Kementerian Sosial. Hal ini wajar mengingat jatah anggarannya tergolong cukup besar.

"Yang terendah kementerian yang baru berubah nomenkelaturnya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tapi bukan salah mereka karena mereka baru berubah nomenklatur," tuturnya.

Menurut Bambang, beberapa kementerian yang kualitas belanjanya rendah adalah Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

"Presiden minta dipercepat karena sudah masuk bulan Juli, sudah masuk semester II. Sehingga kalau tidak diserap dengan benar, bisa berakibat negatif pada pertumbuhan," tuturnya.

Hingga 25 Juni 2015, Bambang menuturkan realisasi penyerapan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sekitar Rp 640 triliun atau 35 persen dari pagu. Dia optimistis di akhir tahun realisasinya meningkat hbingga 92 persen dari total alokasi di APBNP 2015.

"Masih perkiraan kita, penyerapan untuk K/L bisa 92 persen, 90-92 persen karena memang akan numpuk di triwulan IV," tuturnya.