Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memutuskan untuk menghapus semua utang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) agar perusahaan tersebut bisa lebih bersaing.
"Semua yang ada utang lama yang memenuhi syarat kita harus putihkan, agar PDAM bisa berinvestasi," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jum'at (3/7).
Menurut JK, pemutihan utang PDAM senilai Rp 4 triliun dinilai perlu mengingat perusahaan tersebut berperang penting dalam kehidupan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jumlah yang tidak besar angka Rp 4 Triliun dibandingkan untuk kebutuhan pemenuhan air untuk rakyat," kata JK
Upaya pemutihan ini bukanlah yang pertama. Dulu, waktu JK menjabat Wakil Presiden periode 2004-2009 penghapusan hutang terhadap PDAM sudah diusulkan, namun batal karena beberapa alasan.
Diwawancara secara terpisah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama yang juga hadir dalam rapat menambahkan bahwa setelah pemutihan ini, maka PDAM diyakini mampu memberikan tarif murah untuk rakyat, namun masyarakat juga akan dibatasi untuk mengakses air dengan tarif murah ini.
"Misal Jakarta hanya Rp 1.050 per kubik, orang miskin beli Rp. 50 ribu per kubiknya, nah kita tetap tidak naikkan tarif, namun ada pembatasan untuk orang miskin. Jangan sampai kamu ambil uang itu lalu kamu jual lagi ke rakyat yang lebih miskin," katanya.
Rapat yang dipimpin oleh JK ini merupakan rapat kali kedua dalam rangka mempercepat eksekusi infrastruktur. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BAsuki Hadimuljono.
(eno)