Gapki Dukung Subsidi BBN Rp 700 per Liter oleh BLU Sawit

Jakarta, CNN Indonesia -- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendukung rencana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) atau Badan Layanan Umum (BLU) Kelapa Sawit yang akan memberikan subsidi tambahan sebesar Rp 600-Rp 700 kepada produsen biodiesel dari dana yang dikumpulkannya.

Pilihan Redaksi BLU CPO Fund Janjikan Subsidi BBN Rp 700 per Liter BLU Sawit Janjikan Fasilitas Kredit Bagi Pelaksana Replanting Bos BLU Sawit Jamin Eksportir Tidak akan Kena Pajak Ganda

Kebijakan tersebut dinilainya semakin menambah manfaat terhadap subsidi bahan bakar nabati (BBN) yang diberikan pemerintah secara terpisah sebesar Rp 1.000 per liter dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

Ketua Umum Gapki, Joko Supriyono mendukung kebijakan pemerintah terkait pungutan dana perkebunan kelapa sawit yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Joko mengatakan pungutan dana perkebunan tersebut akan memberi manfaat yang positif bagi industri kelapa sawit Indonesia, khususnya bagi para petani kelapa sawit.

"Gapki mendukung kebijakan ini yang dituangkan dalam regulasi dan tujuannya sekarang sudah komprehensif. Ini perlu kita apresiasi karena dana perkebunan ini untuk mengembangkan industri sawit secara keseluruhan. Ini yang perlu kita dukung," kata Joko di Jakarta, Selasa (14/7).

Ia menegaskan dana hasil pungutan tersebut harus benar-benar dialokasikan untuk pengembangan biodiesel dan penanaman kembali (replanting) perkebunan rakyat, riset, promosi pasar, hingga pengembangan SDM di industri tersebut.

"Yang bagus itu dalam pengumpulan dana tersebut untuk pengembangan sawit dan BBN nabati," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BLU Sawit, Bayu Krisnamurthi memastikan instansinya akan mulai memungut dana pengembangan sawit atau CPO supporting fund per 16 Juli 2015.

Bayu mengatakan akan memberikan perhatian lebih kepada pengembangan BBN biodiesel sebagai wujud tekad pemerintah untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.

Tekad tersebut diwujudkan dengan memberikan subsidi sebesar Rp 600-Rp 700 per liter bagi produsen BBM. "Kita sudah menyepakati ketentuan support biodiesel. Badan ini akan memberikan support Rp 600-Rp 700 per liter, di luar Rp 1.000 subsidi pemerintah terhadap solar yang sudah ditetapkan dalam APBN," ujar Bayu.

PT Pertamina (Persero) kemudian diminta untuk menggunakan bahan bakar jenis campuran sawit ini sesuai dengan mandatori pencampuran 15 persen (B15) yang sudah ditetapkan pemerintah. Menurut Bayu, sejak era pemerintahan sebelumnya Pertamina kurang berminat menggunakan biodiesel dengan alasan selisih harganya lebih tinggi jika dibandingkan dengan fosil diesel.

"Ada selisih harga biodiesel dengan MOPS (Mean of Platts Singapore). Dengan adanya sistem ini menyelesaikan selisih harga tersebut, jadi tidak ada alasan bagi Pertamina untuk tidak menjalankan B15," kata Bayu.

Dia menambahkan, subsidi yang diberikan melalui BLU ini akan dialokasikan kepada produsen biodiesel sehingga nantinya harga jual menjadi lebih murah.

"Subsidi Rp 600-Rp 700 itu bergerak sesuai harga pasar, diberikan kepada produsen bahan bakunya, jadi konsumen secara tidak langsung akan diberikan subsidi Rp 1.600-1700 per liter karena ada subsidi Rp 1.000 untuk Pertamina," jelas Bayu.

Langkah pengembangan BBN sudah sejak lama dirintis oleh pemerintahan sebelumnya. Namun, tidak bisa berjalan karena berbagai faktor teknis seperti pendanaan pengembangannya. Untuk mengurai kemandegan ini, Pemerintahan Jokowi berinisiatif mengembangkan dana pungutan.

Bayu berharap produsen BBM domestik seperti Pertamina, Total, Shell, dan AKR dapat menyerap sekitar  5,2 juta kiloliter (kl) BBN per tahun melalui kebijakan ini. Sementara tahun ini, pemerintah berharap penyerapannya bisa sebanyak 1,8 juta kl sampai 2 juta kl karena dimulainya program pungutan dana CPO fund pada pertengahan tahun. (ags)