5 Bulan Tersisa, Menkeu Harus Kejar Setoran Rp 990,2 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro masih harus mengejar setoran penerimaan negara sebesar Rp 990,2 triliun dalam lima bulan terakhir di tahun ini. Pasalnya, sampai 31 Juli 2015 penerimaan negara baru terkumpul Rp 771,4 triliun atau 43,8 persen dari target Rp 1.761,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

Bambang menyebutkan pencapaian penerimaan negara sampai akhir bulan lalu memang masih di bawah periode yang sama tahun lalu yang mencapai 50,2 persen, hal itu dikarenakan adanya penurunan drastis penerimaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak minyak dan gas (PNBP Migas).

"PNBP tahun ini berbeda dengan periode tersebut apalagi dengan melemahnya harga komoditas seperti batubara," kata Bambang di kantornya, Jakarta, kemarin malam.

Secara rinci, Bambang menuturkan, penerimaan Rp 771,4 triliun tersebut bersumber dari penerimaan dalam negeri senilai Rp 771,3 triliun dan penerimaan hibah Rp 2 triliun. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 621 triliun dan Rp 150,2 triliun dari PNBP.

"Pajak yang bermasalah PPN, makanya kami tidak bisa mengejar minimal sama dengan tahun lalu Rp 205 triliun. Sementara dari bea Keluar jelas di bawah target karena dampak dari rendahnya ekspor tambang dan harga komoditas," ujar Bambang.

Dari sisi belanja negara, Bambang mengaku telah mencairkan dana mencapai Rp 913,5 triliun atau 46 persen dari target APBNP 2915 sebesar Rp 1.984,1 triliun. Angka tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 524,1 triliun (belanja K/L Rp 261 triliun dan non K/L Rp 263,1 triliun). Sedangkan realisasi transfer ke daerah paling besar mencapai Rp 389,3 triliun atau 58,6 persen dari target.

Pilihan Redaksi Bebas Pungutan Ganda, Pengusaha Biofuel Tarik Napas Lega Kejar Setoran, Dirjen Pajak Paksa Pegawai Kerja Sampai Malam Menkeu Restui Dirjen Pajak Paksa Pegawai Kerja Lebih Lama

Dengan begitu, dia bilang, ada defisit anggaran Rp 142 triliun atau defisit 1,22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun pemerintah sudah mengantongi utang Rp 207,5 triliun termasuk kelebihan kas Rp 65,4 triliun sisa carry over tahun lalu.

"Penerimaan negara masih harus berkejaran dengan belanja. Tapi cash flow terjaga supaya tidak terganggu dengan mempercepat belanja," terangnya.

Rincian belanjanya antara lain, belanja pemerintah pusat K/L Rp 261 triliun dan non K/L Rp 263,1 triliun, seperti pembayaran bunga utang Rp 69,4 triliun, subsidi Rp 105,8 triliun (subsidi energi Rp 74,4 triliun dan non energi Rp 31,5 triliun), belanja hibah Rp 2 triliun dan belanja lain-lain Rp 1,4 triliun. Belanja pegawai Rp 102,9 triliun, belanja barang Rp 70,3 triliun, belanja modal Rp 35,6 triliun dan bantuan sosial Rp 49,2 triliun.

Realisasi belanja pegawai dan bansos sampai Juli lebih tinggi dari tahun sebelumnya karena pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 serta pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera melalui Kartu Keluarga Sejahtera. (gen)