"Saya perhatikan ada semacam kekurangan di akurasi data. Kalau kita lihat pemerintah ada membuat kebijakan tidak boleh impor, tahu-tahu beberapa waktu kemudian diperbolehkan lagi impor. Ini kebijakan seperti apa ini? Hal seperti ini menunjukkan gejala penggunaan data yang tidak akurat," kata Darmin usai serah terima jabatan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/8).
Menurutnya, dengan data yang akurat kebijakan yang disusun pemerintah akan lebih berkualitas dan memberi kepastian pada pasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koordinasi Buruk
Selain itu, Darmin juga menekankan pentingnya koordinasi antar instansi yang terkait sebelum menetapkan suatu kebijakan. Dengan kombinasi data yang akurat, koordinasi yang baik, serta kebijakan yang berkualitas pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan pasar pada pemerintahan Joko Widodo.
"Akurasi dari data, akurasi dari kebijakan, akan makin akurat apalagi kalau data dan kebijakan itu sudah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan berbagai instansi. Kalau itu sudah dibicarakan dengan instansi-instansi terkait maka orang pasti akan lebih percaya," ujarnya. (gen)