Menko Darmin Minta Terlibat dalam Kebijakan BI dan Kemenkeu

Jakarta, CNN Indonesia -- Meski baru menjabat selama dua hari sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution langsung tancap gas.

Hari ini, Kamis (13/8) pria berusia 66 tahun itu turut mengahadiri rapat Forum Koordinasi Stabilisasi Sistem Keuangan (FKSSK) yang dianggotai oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan.

Darmin mengaku kehadirannya dalam FKSSK untuk memenuhi undangan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro sebagai tuan rumah. Padahal menurut Darmin kehadiran Bambang sudah cukup mewakili pemerintah dalam forum yang rutin digelar tiga bulan sekali itu.

"Sebetulnya Menkeu sudah mewakili pemerintah, tapi kami diundang tentu dampaknya akan lebih banyak pembahasan apakah persoalan yang bisa dibahas kalo saya ikut diskusi," ujar Darmin.

Lebih jauh, Darmin ingin dirinya lebih dilibatkan dalam setiap perumusan kebijakan yang diterbitkan para otoritas moneter dan fiskal. Pasalnya menurut Darmin, setiap keputusan moneter dan fiskal yang dibuat oleh BI dan Kementerian Keuangan sangat berdampak bagi sektor riil yang berperan sebagai penggerak perekonomian Indonesia.

Pilihan Redaksi Badan Anggaran DPR Ragukan Kemampuan Sofyan di Bappenas Dibimbing Menko Baru, Menkeu Pede Perbaiki Ekonomi RI Jokowi Belum Mampu Perbaiki Kelemahan Fundamental Ekonomi RI

"Saya kira langkah bagus untuk mempererat hubungan, bukan hanya koordinasi untuk mempererat kerja sama antara isntistusi pemerintah dan beberapa otoritas menyangkut keuangan, tapi sektor riil juga perlu dibahas," kata Darmin.

Mantan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mencontohkan kejatuhan harga komoditas dunia telah berdampak pada peningkatan kredit macet (Non Performing Loan/NPL) sejumlah bank yang menyalurkan kreditnya di sektor komersial. Khususnya yang bergerak di bidang komoditas, yang memang harganya terpuruk sepanjang tahun ini.

Oleh sebab itu, ia menilai pengambilan keputusan moneter dan fiskal harus dilihat dari sudut pandang yang luas.

"Maka dalam rangka pengambilan kesimpulan dan kebijaksanaan selain mempertimbangkan lebih luas faktornya barangkali sudut pandangnya jadi lebih beragam," katanya. (gen)