Proyek LRT Molor, Pemprov DKI Siapkan Dana Talangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap ikut menalangi biaya pembangunan tahap awal kereta api ringan atau light rapid transit (LRT) guna mempercepat eksekusi proyek tersebut.

Dana talangan berupa pinjaman kepada kontraktor pengembang akan diberikan pemerintah pusat dan Pemprov DKI menyusul molornya pelaksanaan proyek LRT.

Pilihan Redaksi Seskab Sebut Proyek LRT Terkendala Masalah Teknis Jokowi Pimpin Rapat Final Proyek LRT Ahok Perkirakan Groundbreaking LRT 17 Agustus Batal

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, untuk mempercepat pembangunan pemerintah akan menggunakan sistem pinjaman. Artinya, pemerintah akan meminjamkan sejumlah dana untuk membangun proyek tersebut dan nantinya pihak kontaktor akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam bentuk aset.

"Jadi istilahnya utang dialihkan ke aset," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (18/8) malam.

Adapun besaran pinjaman yang akan dikucurkan pemerintah, kata Ahok, disesuaikan dengan kemampuan kontraktor untuk membangun.

"Pembangunan LRT di DKI maunya dihitung sebagai bisnis. Tidak mungkin BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) atau perusahaan mana pun bisa layak bisnisnya kalau dia musti bangun jalannya. Jalan harus dibangun oleh pemerintah," ujar Ahok.

Nantinya, lanjut Ahok, siapapun pihak yang menang untuk menjadi operator, mereka berhak memakai jalan yang dibangun pemerintah tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang saat itu dijabat oleh Sofyan Djalil pernah menjelaskan jika proyek transportasi massal tersebut telah selesai dibangun, nantinya pemerintah daerah akan membelinya.

"Nanti setelah selesai baru dinilai oleh konsultan berapa biayanya. Katakanlah Rp 5 triliun, Pemerintah DKI bayar Rp 5 triliun," ujar Sofyan

Namun, perusahaan konstruksi pelat merah PT Adhi Karya, salah satu yang ditunjuk sebagai penggarap proyek LRT, meminta pemerintah membayar separuh dari total kebutuhan investasi tahap I proyek tersebut.

Menurutnya hal tersebut akan diusulkan kepada pemerintah agar sebelum pembangunan tahap I jalur Cibubur-Dukuh Atas rampung, pemerintah bisa membayarkan sebagian dari biaya pembangunan jalur tersebut.

“Kalau bisa pemerintah nanti mau bayar yang separuh dulu agar kami bisa mulai bangun (paket) yang berikutnya, jadi cepat,” kata Kiswodarmawan ketika ditemui di acara halalbihalal Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (27/7).

Ia menyebut total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan tahap I jalur Cibubur-Dukuh Atas sekitar Rp 7 triliun yang bersumber dari pemanfaatan kas internal, Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,4 triliun dan pinjaman dari Bank Mandiri. Sehingga pemerintah diharapkan bisa membayar biaya proyek tersebut sekitar Rp 3 triliun pada akhir 2016.