Genjot Ekonomi Pulau Terdepan, Pemerintah Gelontorkan Rp500 M

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menggelontorkan dana untuk 5 pulau kecil dan terdepan mencapai Rp 500 miliar, atau Rp 100 miliar per pulau yang diambil dari belanja anggaran Kementerian 2015. Ini dilakukan untuk mengangkat perekonomian masyarakat di pulau-pulau kecil dan terdepan yang sampai saat ini masih dinilai jauh dari kecukupan.

“Pada tahun ini program pengembangan pulau kecil dan terdepan dirintis di lima pulau, yaitu Simeulue, Natuna, Sangihe, Merauke, dan Saumlaki,” ujar Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjadja seperti dikutip dari laman resmi KKP, Jumat (21/8).

Selain lima pulau tadi, Sjarief bilang pihaknya juga akan mengucurkan dana pengembangan untuk beberapa pulau lagi tahun depan. Di mana pulau yang dipilih meliputi Talaud, Morotai, Biak, Kisar, Timika, Tual.

“Ada juga beberapa di daerah pesisir, seperti di utara Bali dan Pulau Rote, Nunukan, serta Sarmi di Jayapura,” tambahnya.

Pilihan Redaksi Telkomsel Sediakan Internet 3G di Pulau Sebatik Pemerintah Kaji Penurunan Bea Masuk Produk Ikan ke Jepang Tenggelamkan 38 Kapal, Menteri Susi Ingin Indonesia Berdaulat Australia Musnahkan 600 Hiu Tahun Lalu

Targetkan 31 Pulau

Sjarief mengungkapkan, dicanangkannya program pengembangan pulau kecil dan terdepan tak lepas dari fokus KKP demi memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan menggejot tingkat kesejahteraan masyarakata disana.

Secara bertahap, katanya KKP menargetkan dalam lima tahun kedepan terdapat 31 pulau kecil-terdepan yang berpenduduk sudah terangkat perekonomiannya.

“Setiap kawasan, kita target gelontorkan Rp 100 miliar. Kita berharap dengan dana dan program yang terpadu, maka pulau-pulau tersebut bisa mandiri dan tidak akan bergantung lagi,” jelasnya.

Asal tahu, pengembangan ekonomi masyarakat di pulau kecil dan terdepan merupakan salah satu program prioritas yang dimiliki KKP untuk beberapa waktu kedepan.

Ini mengingat peran pulau kecil dan terdepan amatlah penting bagi kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari 17.504 pulau, dengan 13.466 pulau di antaranya telah bernama dan terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berangkat dari hal itu, kata Sjarief sudah semestinya pemerintah akan memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang di tinggal di pulau-pulau tersebut. (dim/ags)