Jokowi Instruksikan Gubernur Percepat Penyerapan Anggaran

Bogor, CNN Indonesia -- Untuk kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan pengarahan kepada para pejabat daerah akan pentingnya menggenjot upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat penyerapan anggaran. Kebijakan tersebut telah menjadi satu-satunya andalan yang kerap didengungkan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi nasional yang belum juga bergerak mendekati target pertumbuhan 5,7 persen sampai akhir tahun.

Permintaan tersebut disampaikan Jokowi di hadapan para gubernur, Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia usai menggelar rapat koordinasi dengan topik percepatan program-program pembangunan bersama beberapa pimpinan lembaga terkait.

Jokowi berpandangan bahwa ada perlambatan ekonomi yang dihadapi Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara tetangga. Bahkan, tak sedikit negara yang perlambatan ekonominya lebih berat dari Indonesia.

Menurut mantan Walikota Solo, perlambatan ekonomi ini diakibatkan oleh beberapa hal di antaranya adalah krisis yang terjadi di Yunani beberapa bulan yang lalu, rencana kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, devaluasi mata uang yuan di China, dan yang paling anyar adalah sengkarut yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara beberapa hari belakangan.

"Oleh sebab itu, hal-hal seperti ini perlu kita antisipasi bersama. Semua harus mempunyai pemikiran yang sama dan kepatuhan terhadap garis yang nantinya akan saya sampaikan," ujar Jokowi di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/8).

Jokowi menegaskan, apa yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lembaga terkait harus sejalan. "Jangan sampai kami sudah memberikan garis, tapi ada yang di luar garis," kata dia.

Pilihan Redaksi Jokowi Sentil Minimnya Belanja Kemenhub dan Kementerian ESDM Penyerapan Anggaran Daerah Rendah, DKI Paling Lamban Belanja Penyerapan Anggaran Lemah, DPR Minta Jokowi Terbitkan Keppres

Hal lain yang dianggap paling penting oleh Presiden adalah mengenai tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Menurut dia, tujuan ini bisa tercapai bila negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik.

"Pertumbuhan ekonomi yang baik ditopang oleh banyak hal, yaitu oleh APBN, APBD, BUMN, dan investasi swasta. Artinya, kalau belanja, spending government, baik APBN, belanja di APBD, belanja di BUMN, belanja di swasta nasional dan swasta asing bisa bergerak, itulah yang akan memberikan pertumbuhan pada ekonomi," ujar dia.

Kendati demikian, imbuh Jokowi, jika dilihat saat ini ada problem pada serapan anggaran dan belanja anggaran, baik di APBN, APBD provinsi/kota/kabupaten, maupun BUMN. Dengan alasan itulah, Jokowi mengaku menggelar pertemuan koordinasi ini. (gen/gen)