Rombak Pejabat, Menteri Susi Tuntut Serapan Anggaran Naik

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan perombakan jajaran pejabat eselon I guna mempercepat tempo kerja yang diharapkan berimbas kepada peningkatan penyerapan anggaran.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan tuntutan kualitas manajemen dan sumber daya manusia (SDM) tidak boleh ditunda lagi. Ia mengatakan jabatan bukanlah hak, namun kepercayaan dari pimpinan.

“Saya akan melakukan evaluasi berkala. Saya akan melihat loyalitas kepada negara kepada tugas dan kerja. Kerja yang konkrit dan nyata dalam kebersamaan akan menjadi landasan utama,” ujarnya dalam pelantikan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Senin (31/8).

Dalam gelaran tersebut, Susi melantik delapan pejabat baru antara lain Sjarief Widjaja, sebagai Sekretaris Jenderal, Andha Fauzie Miraza sebagai Inspektur Jenderal, R. Nilanto Perbowo, sebagai Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dan Suseno sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga.

Selain itu Saut Parulian Hutagalung sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Achmad Pernomo sebagai Staf Ahli bidang Kebijakan Publik, dan Aryo Hanggono sebagai Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Lebih lanjut, penunjukan delapan pejabat baru ini telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Agustus 2015 lalu melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/M Tahun 2015.

Susi menjelaskan, semangat untuk bisa berintegritas bersih dengan revolusi mental harus segera dilakukan. Menurut Susi, hal itu dilakukan untuk memenuhi harapan bersama dengan penyerapan anggaran 2015.

“Saudara (pejabat baru) saya harap segera berkoordinasi untuk segera mempercepat penyerapan anggaran. Saya mohon untuk bisa menyatukan irama dan kecepatan. Saya biasa bekerja cepat, karena saya tidak sabaran. Mari kita satukan irama,” jelasnya dalam pelantikan.

Ia menyatakan perombakan dalam organisasi diperlukan untuk mengikuti perubahan zaman dan kondisi. Ia meminta kepada pejabat eselon I yang baru untuk bisa memahami perubahan ini.

Pilihan Redaksi Tim Pengawal Anggaran Daerah Dinilai Solusi Jangka Pendek Banyak Sisa Anggaran Daerah Mengendap di Bank Tiga Faktor Utama Penyebab Rendahnya Serapan Anggaran Daerah

“Harus ada kecepatan kerja, dan lebih konkrit. Tidak ada lagi bahasa penguatan, pengembangan. Harus lebih konkrit saja seperti beli kapal, atau membuat apa begitu. Tidak boleh ada lagi bahasa-bahasa bersayap,” ungkapnya.

Fokus ke Daerah

Sjarief Widjaja, Sekretaris Jenderal KKP mengatakan bakal segera menggenjot penyerapan anggaran dengan mempercepat gerakan ke daerah. Hal itu dilakukan karena kebanyakan anggaran ditujukan ke daerah-daerah.

“Saat ini penyerapan anggaran sudah di atas 30 persen. Diharapkan akhir bulan bisa mencapai 40 persen,” jelasnya.

Untuk diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, KKP mendapat alokasi sebesar Rp 10,59 triliun. Adapun pos belanja non operasional memiliki porsi terbesar, senilai Rp 8,9 triliun. Dari pos tersebut, belanja Barang/Aset untuk diserahkan Masyarakat/Pemda merupakan yang terbesar, senilai Rp 3,08 triliun. (gen)