“Karena yang dikhawatirkan adalah dolar AS outflow, maka jangan ada pembangunan yang justru memakan banyak dolar AS, seperti kereta api cepat itu. Separuh dari biaya proyek adalah dolar AS, sama saja. Maka sebaiknya semua pengeluaran yang menggunakan dolar harus disetop. Moratorium,” ujarnya usai seminar ekonomi di gedung Kementerian Keuangan, Senin (31/8).
Emil menilai belum ada urgensi yang menuntut pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung karena jarak tempuhnya dianggap terlalu pendek. Menurutnya, moda transportasi kereta cepat lebih diperlukan untuk jarak yang lebih jauh, seperti menghubungkan antarpulau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Emil justru mempertanyakan janji pemerintahan Joko Widodo membangun sistem transportasi massal yang ideal. Menurutnya, pemerintah tidak perlu membangun transportasi yang sebenarnya belum begitu diperlukan, dan di sisi lain juga tumpang tindih.
Proyek milik China memiliki nilai investasi US$ 5,5 miliar, di mana 25 persen merupakan modal bersama konsorsium BUMN lokal dan pihak China, sedangkan 75 persen sisanya merupakan pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahunnya. Apabila menang tender, China berjanji akam memulai proyeknya pada September tahun ini dan selesai pada 2018 mendatang.
Sementara Jepang menawarkan nilai investasi sebesar US$ 6,2 miliar, di mana 75 persennya akan dibayar menggunakan pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga pinjaman sebesar 0,1 persen. Proyek Jepang akan dimulai selama lima tahun, yaitu antara tahun 2015 hingga 2021.