Menkeu: Kebijakan Energi Indonesia jadi Sorotan Dunia

Elisa Valenta Sari , CNN Indonesia | Rabu, 02/09/2015 04:09 WIB
Menkeu: Kebijakan Energi Indonesia jadi Sorotan Dunia Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro beserta Duta Besar Inggris Moazzam Malik, Duta Besar Swedia Johanna Brismar Skoog dan Direktur UNDP Aasia Pasifik Haoloang Xu saat konferensi pers usai Forum Pembiayaan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan Asia-Pasifik (Asia Pacific Regional Forum on Climate Finance for Sustainable Development), di Jakarta, Selasa (1/9). (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari).
Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia memiliki andil besar dalam mencegah perubahan iklim global. Pasalnya Indonesia tercatat sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, setelah Brazil dan Kosta Rika.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan energi agar keseimbangan alam tetap terjaga.

Dari segi kebijakan fiskal dan kebijakan energi misalnya, Bambang mengatakan saat ini pemerintah tengah berusaha mengalihkan penggunaan energi fosil menjadi energi terbarukan. Atas dasar itulah kini pemerintah telah mencabut anggaran subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.

"Kami mencoba berkomitmen untuk lebih fokus dalam pembiayaan yang sifatnya mengurangi dampak perubahan iklim secara global, saat ini kami hanya menyediakan anggaran sedikit untuk subsidi bahan bakar fosil dan mulai meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti program 15 persen pencampuran biodiesel," ujar Bambang dalam Forum Pembiayaan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan Asia-Pasifik di Jakarta, Selasa (1/9).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo dalam program pemerintahannya kini sangat fokus mengejar pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Akuisisi dan pembukaan lahan hijau pun dikhawatirkan akan meningkat akibat aktivitas pembangunan infrastruktur yang masif.

Kendati demikian, Bambang menjamin pemerintah tidak akan dengan mudah memberikan izin penggunaan lahan hijau begitu saja jika memang proyek tersebut dianggap tidak layak.

"Tapi kami akan pastikan, pemberian izin penggunaan lahan hutan harus betul-betul melewati proses analisa kelayakan yang mendalam, ini yang akan kami seimbangkan," ujar mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan tersebut.

Forum Pembiayaan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan Asia-Pasifik akan berlangsung selama tiga hari kedepan. Acara ini merupakan kerjasama antara United Nation Development Programme (UNDP) Asia Pacific Regional Forum on Climate Finance for Sustainable Development, pemerintah Swedia dan pemerintah Inggris, kemudian juga dengan Institute International untuk lingkungan dan pembangunan (IIED) dan Climate Policy Iniciative (CPI).

Forum ini dihadiri kurang lebih 150 peserta yang terdiri dari pejabat pemerintah dalam maupun luar negeri dari 18 negara Asia-Pasifik. Turut hadir Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik beserta Duta Besar Swedia untuk Indonesia Johanna Brismar Skoog.

Direktur UNDP Asia-Pasifik Haoloang Xu menambahkan, negara-negara di seluruh dunia harus bekerja sama untuk menciptakan kerangka pembiayaan yang memadai untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi perubahan iklim.

"UNDP telah bekerja dengan Inggris dan Swedia untuk memastikan bahwa pendanaan iklim khususnya terkait dengan proses penganggaran nasional. Karya ini telah membantu membangun prioritas umum pada pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim di seluruh keuangan, lingkungan dan kementerian perencanaan dan kerangka kebijakan umum dilembagakan," ujar Haoloang.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik mengimbau kepada semua negara untuk membuat komitmen yang ambisius menjelang konvensi perubahan iklim PBB pada Desember mendatang di Paris, dan menjadi rekomendasi dalam perumusan program Sustainable Development Goals yang akan dibahas dalam konferensi PBB di New York pada akhir bulan ini.

"Pemerintah Inggris telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan pendanaan bagi kegiatan yang bisa memberikan dampak besar terhadap penanganan perubahan iklim," ujar Malik.

Sementara itu, Duta Besar Swedia untuk Indonesia Johanna Brismar Skoog turut menekankan bahwa pelaksanaan mekanisme pembiayaan yang inovatif dan ramah iklim ini telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi emisi gas rumah kaca di Swedia.

Karena itu, pembiayaan aksi perubahan iklim ini dinilai bisa membantu kaum miskin dan paling rentan, termasuk perempuan sekalipun.

"Perubahan iklim tidak dapat sepenuhnya ditangani tanpa kesetaraan gender," kata Skoog.