Diminta Garap Kereta Kecepatan Sedang, Dubes Lapor ke Tokyo

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memutuskan untuk tidak akan melanjutkan proyek kereta cepat (high speed train) Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena dianggap tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Namun pemerintah membuka kesempatan bagi perusahaan asal Jepang dan China untuk meneruskan proyek tersebut dengan kecepatan yang diturunkan menjadi 200 kilometer per jam dan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) melalui business to business.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah telah memutuskan untuk membuka kesempatan bagi dua negara yang telah mengajukan proposal sebelumnya.

"Kemudian saya menjelaskan dengan berbagai pertimbangan proyek kereta cepat itu diganti dengan proyek yang berkecepatan menengah.

Saya menyampaikan pemerintah berterimakasih karena Jepang telah menyampaikan proposal tapi pemerintah memutuskan tidak melanjutkan proyek kereta cepat," ujar Darmin usai bertemu dengan Duta Besar Jepang Yasuaki Tanizaki di kantornya, Jakarta, Jumat (4/9).

Menurut Darmin, pemerintah juga menawarkan Jepang untuk turut mengerjakan proyek Medium Speed Train. Untuk proyek ini pemerintah akan membentuk kerangka acuan terhadap kebutuhan proyek tersebut. Darmin memastikan proyek Medium Speed Train akan tetap dibangun di jalur Jakarta-Bandung namun dilimpahkan ke Kementerian BUMN dengan skema bisnis.

Pilihan Redaksi YLKI Nilai Sikap Jokowi Bercabang Soal Kereta Cepat Minta Kejelasan Kereta Cepat, Dubes Jepang Sambangi Darmin Jokowi Hidupkan Kembali Wacana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Jepang Kecewa Proposal Kereta Cepat Ditolak Jokowi

"Saya sampaikan maksud mengundang Duta Besar Jepang adalah untuk menyampaikan apakah Jepang tetap berminat dan tidak, perlu dijawab sekarang," ujarnya.

Pikir-pikir

Menanggapi tawaran pemerintah Indonesia, Duta Besar Jepang Yasuaki Tanizaki mengatakan pihaknya masih akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Namun Tanizaki mengaku baru pertama kali mendengar usulan tawaran yang diajukan oleh Menko Darmin.

"Ide ini masih tergolong baru, saya akan sampaikan kepada Tokyo," ujar Tanizaki.

Meski begitu, Tanizaki mengatakan perusahaan Jepang pasti akan tertarik dengan usulan tawaran tersebut. Terlebih proyek ini akan diigarap dengan dengan skema B to B.

"Pemerintah kami terus mendorong perusahaan-perusahaan Jepang untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia mengenai proyek tersebut," katanya. (gen)