Wapres JK Pasrah Target Proyek Listrik 35 Ribu MW Dipangkas
Noor Aspasia Hasibuan | CNN Indonesia
Senin, 07 Sep 2015 19:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku pasrah mendengar kabar target proyek pembangkit listrik dari 35 ribu Mega Watt (MW) dipangkas menjadi 16 ribu MW. Alasannya, pemangkasan target mega proyek ini merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo yang secara jabatan merupakan atasannya.
"(Pemangkasan angka) merupakan putusan presiden, kalau putusan presiden siapa yang bisa mengubahnya," kata Jusuf Kalla (JK) di kantornya, Jakarta, Senin (7/9).
Intinya, lanjut JK, PLN maupun swasta sebenarnya sanggup untuk menggarap mega proyek pembangkit listrik, baik untuk kapasitas 35 ribu MW maupun dengan target baru 16 ribu MW.
"Mereka akan siap bikin sejauh ini," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli memangkas target program pembangkit listrik 35 ribu MW menjadi 16 ribu MW untuk lima tahun ke depan.
Kebijakan ini diambil Rizal Ramli usai rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir, tanpa melibatkan Menteri ESDM Sudirman Said.
Selain lebih realistis, kata Rizal, revisi target mega proyek pembangkit listrik ini dilakukan untuk menghindari kerugian besar yang akan diderita PLN kelak.
Berdasarkan hitungannya, jika proyek pembangkit listrik 35 ribu MW dipaksakan tuntas dalam lima tahun, maka dengan beban puncak sebesar 74 ribu MW pada 2019, PLN akan mengalami kelebihan pasokan listrik yang tidak terpakai (idle) sebanyak 21.331 MW. Akibat kelebihan pasokan listrik tersebut, maka biaya yang harus ditanggung PLN pada 2019 diperkirakan mencapai Rp 10,76 miliar.
“Sesuai dengan aturan yang ada PLN harus membeli listrik yang dihasilkan oleh swasta, membeli sekitar 72 persen dari nilainya. Kalau ini terjadi PLN akan mengalami kesulitan keuangan,” tutur Rizal.
Menanggapi hal tersebut, Sudirman Said berkeras akan melanjutkan proyek pembangkit listrik sesuai dengan target awal pemerintah, 35 ribu MW. Untuk mengurangi beban PLN, Sudirman mengatakan porsi swasta akan ditingkatkan menjadi 30 ribu MW, sedangkan jatah PLN dipangkas menjadi 5 ribu MW dari porsi sebelumnya 10 ribu MW.
(ags)
"(Pemangkasan angka) merupakan putusan presiden, kalau putusan presiden siapa yang bisa mengubahnya," kata Jusuf Kalla (JK) di kantornya, Jakarta, Senin (7/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli memangkas target program pembangkit listrik 35 ribu MW menjadi 16 ribu MW untuk lima tahun ke depan.
Selain lebih realistis, kata Rizal, revisi target mega proyek pembangkit listrik ini dilakukan untuk menghindari kerugian besar yang akan diderita PLN kelak.
Berdasarkan hitungannya, jika proyek pembangkit listrik 35 ribu MW dipaksakan tuntas dalam lima tahun, maka dengan beban puncak sebesar 74 ribu MW pada 2019, PLN akan mengalami kelebihan pasokan listrik yang tidak terpakai (idle) sebanyak 21.331 MW. Akibat kelebihan pasokan listrik tersebut, maka biaya yang harus ditanggung PLN pada 2019 diperkirakan mencapai Rp 10,76 miliar.
“Sesuai dengan aturan yang ada PLN harus membeli listrik yang dihasilkan oleh swasta, membeli sekitar 72 persen dari nilainya. Kalau ini terjadi PLN akan mengalami kesulitan keuangan,” tutur Rizal.
Menanggapi hal tersebut, Sudirman Said berkeras akan melanjutkan proyek pembangkit listrik sesuai dengan target awal pemerintah, 35 ribu MW. Untuk mengurangi beban PLN, Sudirman mengatakan porsi swasta akan ditingkatkan menjadi 30 ribu MW, sedangkan jatah PLN dipangkas menjadi 5 ribu MW dari porsi sebelumnya 10 ribu MW.
(ags)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK