Pemerintah Siapkan LRT untuk Dukung Asian Games 2018

Jakarta, CNN Indonesia -- Jakarta akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games ke 18 mulai Agustus sampai September 2018. Proyek light rail transit (LRT) yang rencananya akan diresmikan pembangunannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini diharapkan bisa menunjang pelaksanaan kegiatan olah raga kawasan Asia tersebut.

“Selesainya diharapkan akhir tahun 2017 atau awal 2018 dalam rangka untuk mengantisipasi Asian Games 2018,” kata Hermanto Dwiatmoko, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di kantornya, Jakarta, Selasa (8/9).

Untuk memastikan proyek tersebut dibangun dengan lancar, Hermanto mengatakan Jokowi telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Ringan/Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Perpres tersebut menugaskan PT Adhi Karya Tbk sebagai kontraktor yang akan membangun prasarana LRT Jabodetabek yang meliputi jalur termasuk konstruksi jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi.

“Sesuai Perpres 98, Adhi Karya mendapatkan penugasan untuk membangun pembangunan prasarana untuk LRT,” kata Hermanto.

Adhi Karya, lanjut Hermanto, wajib menyusun dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan dengan mengacu kepada spesifikasi teknis yang ditetapkan Menteri Perhubungan (Menhub).

Menhub juga akan mengadakan konsultan pengawas yang berkualifikasi internasional guna mengawasi jalannya pembangunan proyek itu.

Sesuai rencana, pembangunan LRT oleh Adhi Karya akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama, IA, untuk rute Cibubur – Cawang –Dukuh Atas sepanjang 24,2 kilometer (km). Berikutnya, tahap IB untuk rute Bekasi Timur-Cawang-Dukuh Atas sepanjang 17,9 km.

Pilihan Redaksi Presiden Jokowi Dijadwalkan Resmikan Proyek LRT Hari Ini Kemenhub Jelaskan Alasan Pilih LRT Ketimbang Kereta Cepat Kemenhub Usulkan Tarif LRT Rp 10 ribu per Penumpang

Adapun kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp 23,817 triliun yang terdiri dari biaya pekerjaan umum sebesar Rp 19,157 triliun dan biaya fasilitas operasi sebesar Rp 4,66 triliun.

Berdasarkan Perpres 98, sumber pendanaan terdiri dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pendanaan lainnya dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemenhub. Adhi Karya nantinya akan menyerahkan seluruh prasaranan perkeretaapian yang telah dibangun kepada pemerintah.

“Setelah dibangun, dalam Perpres disebutkan, (biaya pembangunan LRT) bisa dibayarkan terakhir atau dalam tahapan sesuai dengan prestasinya,” kata Hermanto.

Selain itu, Hermanto memastikan Pemerintah melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangun akan melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian pekerjaan dan kewajaran biaya yang telah dikeluarkan Adhi Karya sebelum dilakukan pembayaran.