Saudi Aramco Bakal Bangun Kilang US$ 10 Miliar di Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan memberikan kemudahan perizinan bagi perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Arab Saudi, Aramco dalam membangun kilang di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar US$ 10 miliar dari hasil pertemuannya dengan sejumlah pengusaha Arab Saudi hari ini (13/9).

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Aramco tidak hanya berniat membangun kilang namun juga tangki timbun di Indonesia.

“Aramco juga ingin membangun jalur distribusi langsung ke Indonesia. Di mana lokasi kilangnya nanti, akan diatur lebih lanjut,” kata Pramono dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Minggu (13/9).

Namun untuk mau menanamkan uangnya di Indonesia, manajemen Aramco meminta pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pajak yang menurutnya telah diinstruksikan sang presiden untuk dapat diberikan oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro.

Sebelumnya pemerintah telah membuka peluang investasi untuk pembangunan empat kilang minyak baru di Indonesia dengan kapasitas olah masing-masing 300 ribu barel per hari (bph).

Selain memberlakukan penghapusan pajak penghasilan dalam waktu tertentu (Tax Holiday) dan memangkas komponen pembentukan setoran PPh (Tax Allowance), pemerintah juga bakal membebaskan pengenaan Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan bea masuk (BM) bagi barang-barang yang dibutuhkan di dalam pembangunan proyek kilang tersebut.

Pilihan Redaksi Kementerian ESDM Pastikan Ekspor Minyak Dibatasi Tahun Depan Genjot Proyek Kilang, Pemerintah Tebar Insentif Tawarkan 8 WK Migas, Pemerintah Gunakan Lelang Elektronik

Untuk mendukung rencana itu, saat ini pemerintah tengah menyiapkan beberapa payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) untuk menjamin investasi yang bakal ditanamkan para investor.

Dua diantaranya mengenai penetapan PT Pertamina (Persero) sebagai pembeli produk kilang (offtaker), hingga penyediaan tanah apabila proyek tersebut dijalankan dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta atau yang dikenal public private partnership (PPP).

"Untuk lahan, yang jelas pemerintah sudah siapkan di Bontang, Kaltim dan di Pulau Jawa. Ada juga investor (skema lain) yang mau bangun di Jawa Timur dan Aceh tapi tidak mau kami rinci agar harga tanah disana tidak melonjak naik karena ada proyek ini," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja, Kamis (10/9) lalu.