Walhi Kritik Minimnya Alokasi Dana Penanganan Kebakaran Hutan

Diemas Kresna Duta, CNN Indonesia | Selasa, 15/09/2015 16:26 WIB
Walhi Kritik Minimnya Alokasi Dana Penanganan Kebakaran Hutan Seorang pengendara sepeda motor melintas di depan Patung Tarian Sekapur Sirih yang dipasangi dengan masker di Jambi, Senin (14/9). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Abetnego Tarigan mendesak pemerintah pusat dan daerah mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk meminimalisir dampak kerugian ekonomi dan sosial dari kebakaran hutan di Riau yang terjadi sejak pekan kemarin.

"Kami memang belum menghitung secara rinci kerugian, baik itu materil maupun non materil. Tapi kalau dilihat kebakaran ini jelas telah mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga sosial dan keanekaragaman hayati yang nilainya sulit untuk dihitung," kata Abetnego saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (15/9).

Dengan masih berkobarnya beberapa titik api, Abetnego mengatakan sudah seharusnya pemerintah menjalankan upaya pemadaman sistematis dengan melakukan langkah-langkah yang masif.


Selain terus melakukan hujan buatan, katanya pemerintah juga harus bersedia menambah porsi anggaran terhadap upaya penanganan kebakaran hutan. Hal tersebut dibarengi dengan pengetatan pengawasan penggunaan dana kebakaran hutan yang disalurkan ke pemerintah provinsi dan daerah melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).

"Fenomena kebakaran itu sudah terjadi berulang kali dan memberi dampak yang besar ke perekonomian daerah, provinsi bahkan lintas negara yang nilainya mungkin lebih dari triliunan Rupiah. Tapi kalau dilihat dari alokasinya, dana penangan kebakaran tak lebih dari Rp 1 miliar di tiap daerah," tegasnya.

Pemerintah Daerah Lamban

Menyusul masih tebalnya kabut asap yang dirasakan di sejumlah daerah, Abetnego menilai hal tersebut terjadi lantaran pemerintah daerah lambat dalam menangani dan menghentikan penyebaran titik api.

Dari analisa Abetnego, lambannya penanganan kebakaran hutan tak lepas dari sikap egois pemerintah daerah yang merasa secara sepihak mampu menyelesaikan kejadian tersebut.

"Seolah-olah mereka memiliki kapasitas yang cukup, padahal nyatanya tidak, Kebakaran ini juga menjadi bukti dari kacaunya pengelolaan lahan dan hutan oleh Pemerintah khususnya terkait monitoring perizinan," katanya.

Untuk itu, Walhi mendorong pemerintah untuk memiliki peta jalan yang strategis dalam menyiasati fenomena kebakaran hutan untuk beberapa waktu kedepan.

"Soal tambahan dana, harusnya dana tadi itu untuk investasi di sektor Sumber Daya Manusia, peralatan dan strategi penanganan kebakaran. Karena pada dasarnya kebakaran yang sering terjadi ini adalah akibat aktivitas manusia, bukan alam," tandas Abetnego. (gen)




ARTIKEL TERKAIT