Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atmajaya A. Prasetyantoko mengatakan program pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan RAPBN 2016 disusun saat situasi belum berubah seperti saat ini.
“Sebenarnya ada hal-hal positif seperti berhasil dalam menghadapi ketimpangan sosial dan masyarakat desa. Namun secara umum Nawacita dan APBN disusun berbeda dengan situasi yang aktual. Kondisi global berbeda dan sulit diprediksi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (15/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“China sulit ditebak. Kalau pertumbuhan China melemah, maka implikasinya akan sulit bagi kita. Saya pesimistis ekonomi global bisa tumbuh di atas 3 persen. Dan jika tahun ini Indonesia tumbuh di level 4,7 persen, maka tahun depan akan sulit bisa mencapai 5,5 persen,” jelasnya.
“Kita juga selaku eksportir komoditas juga pasti terkena imbas. Namun jika harga minyak turun, di sisi lain subsidi kita bisa ditekan,” jelasnya.
Beban Rupiah
Sementara dari asumsi nilai tukar rupiah, Prasetyantoko menilai target APBN 2016 di level Rp 13.800 per dolar akan sulit dicapai. Ia menjelaskan, secara fundamental, level rupiah saat ini seharusnya tidak selemah realitasnya.
Ekonom CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengingatkan bahwa bagaimanapun arah kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah melalui APBN tidak dapat berdiri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah terkait perekonomian nasional.
“Di luar urusan fiskal masih ada hal-hal lain yang juga sangat penting bagi upaya mendorong laju perekonomian. Mulai dari stabilitas nilai tukar rupiah, harga domestik hingga deregulasi dan debirokratisasi,” ujarnya.
Akhmad menilai, sinergi dan integrasi antara kebijakan fiskal dan non-fiskal ini menjad kunci penting dalam mengatasi berbagai masalah perekonomian nasional yang kompleks. (gen)