“Sampai hari ini, PLN masih melaksanakan program yang 35 ribu (mw) karena belum ada kebijakan apapun dari kementerian terkait, MESDM (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) maupun dari Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan pertemuan kami terakhir dengan Bapak Presiden (Presiden Joko Widodo) masih pada komitmen 35 ribu mw,” tegas Direktur Utama Sofyan Basyir di sela rapat dengar pendapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (18/9) malam.
Sofyan menilai, adanya alasan untuk menuntaskan proyek 35 ribu mw lantaran di beberapa daerah masih banyak mengalami pemadaman listrik, menyusul besarnya defisit kebutuhan listrik dan rendahnya konsumsi listrik per kapita masyarakat Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan belum kelebihan. Menurut saya juga tidak kelebihan, karena menurut ESDM nggak kelebihan. Kan itu kata orang kelebihan, kata PLN tidak kelebihan,” kata Sofyan.
“Siapa tahu dengan efisiensi yang kami lakukan ini tarif industri kita turunkan, mungkin tahun 2018-2019, sehingga pelaku industri dan investor akan berbondong-bondong untuk membuka industri memperluas bisnisnya di Indonesia. Tentunya pemakaian energi akan lebih besar,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengungkapkan apabila proyek listrik 35 ribu mw rampung dalam tempo lima tahun PLN akan memiliki kapasitas sebesar 95.586 mw.
Dengan kata lain, PLN akan memiliki kelebihan kapasitas sebesar 21.331 mw dari beban puncak sebesar 74.525 mw pada tahun 2019.
Sementara itu, PLN harus membeli listrik yang dihasilkan pihak swasta. Dengan demikian, apabila proyek 35 ribu mw tercapai, PLN akan ada kewajiban untuk membeli listrik swasta sebesar tidak kurang dari US$ 10,763 miliar per tahun. (dim/gen)