Menko Ekonomi Batalkan Rencana Pelonggaran Ekspor Mineral

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah tidak jadi memasukkan pelonggaran aturan ekspor bahan-bahan mentah hasil tambang khususnya berbentuk biji (raw material) atau ore (bauksit) dalam paket kebijakan ekonomi jilid I.

Darmin bercerita pada awal penyusunan paket kebijakan sektor energi, ada usulan yang diterimanya dari dunia usaha untuk memberikan izin ekspor ore bisa diajukan kembali oleh eksportir apabila perusahaan telah menyelesaikan 30 persen pembangunan pabrik pemurnian (smelter) bauksit menjadi alumina.

Izin ekspor kembali tersebut dinilai mampu memperbaiki arus kas (cash flow) perusahaan tambang yang tengah lesu akibat jatuhnya harga komoditas dunia.

Secara logika bisnis, Darmin mengakui hal itu itu benar sehingga ia sempat menyetujui usul tersebut masuk dalam paket kebijakan dari sektor energi.

"Tapi pas sebelum di launching, kami undang lagi stake holder. Mereka bilang jangan pak! Bapak tidak bisa mengizinkan itu, justru yang tidak punya smelter juga akan banyak ekspor," kata Darmin menirukan pendapat para pengusaha saat ditemui di kantornya, Jumat (18/9).

Pilihan Redaksi Pelonggaran Ekspor Nikel dan Bauksit Masuk Paket Ekonomi Mantan Dirjen Minerba Kritik Inkonsistensi Hilirisasi Tambang Belum Kantongi Rekomendasi, Ekspor Newmont Terancam Berhenti

Menurut Darmin ada pihak yang tidak setuju ekspor bahan galian tambang mentah dibuka kembali pasalnya jika hal tersebut diizinkan maka proses pembangunan smelter tidak akan serius atau mungkin tidak akan pernah dimulai dan selesai.

Darmin mengatakan dalam menyusun paket kebijakan deregulasi itu pemerintah saling berkoordinasi antar lembaga untuk menyelaraskan pendapat.

Pro dan kontra pun tak jarang harus dihadapi mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut dan anak buahnya saat menselaraskan kebijakan kementerian dan lembaga di bawah garis koordinasinya.

Namun dalam memutuskan paket kebijakan deregulasi, pemerintah menurut Darmin memiliki saringan tersendiri sebelum kebijakan diterapkan. Meskipun hal tersebut akhirnya menimbulkan pertentangan.

“Kami punya saringan atau filter. Sekali dikeluarkan, kalau ada oposisi tidak akan berubah. Kecuali kalau mereka (oposisi) bisa memberikan bukti-bukti kalau pemerintah salah dalam mengambil kebijakan, tentu akan kami ubah," tegas Darmin. (gen)