Asumsi Harga Minyak Mentah Indonesia 2016 Diturunkan US$ 10

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menurunkan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 menjadi US$ 50 per barel dari usulan awal pemerintah US$ 60 per barel.

Pilihan Redaksi Bos TWU Santai Tanggapi Tudingan Miring Transaksi Banyu Urip PLN Turunkan Tarif Listrik Rumah Tangga 1,4% Bulan Ini Agustus, Harga Minyak Indonesia Kembali Anjlok 17,3 Persen

Awalnya pemerintah mengusulkan ICP sebesar US$ 60 per barel, tidak berubah dibandingkan asumsi ICP dalam APBN Perubahan (APBNP) 2015. Angka tersebut muncul karena konsumen minyak mentah utama yaitu Amerika Serikat (AS) dan China serta pasar minyak dunia akan mengalami kelebihan pasokan akibat masih terus meningkatnya produksi shale oil AS dan peningkatan pasokan minyak mentah Iran.

“Terakhir, masih akan tingginya peningkatan stok minyak mentah terutama di AS, Jepang dan China pada saat harga minyak turun seperti saat ini," ujar Menteri ESDM Sudirman Said dikutip dari laman Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Senin (21/9).

Namu, angka tersebut dinilai anggota Komisi VII DPR terlalu tinggi dan kurang realistis dibandingkan dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika dan kawan-kawan lebih menganggap angka US$ 50 per barel sebagai angka yang ideal.

“Lebih baik menempuh angka yang realistis. Meski tidak ada yang bisa menebak harga minyak, namun US$ 50 per barel merupakan harga yang realistis untuk sekarang," ujar Sudirman.

Subsidi Solar

Pemerintah dan DPR juga menyepakati diberikannya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tetap di angka Rp 1.000 per liter. Sementara volume BBM bersubsidi disepakati 16,69 juta kiloliter (kl), terdiri dari minyak tanah sebesar 0,69 juta kl dan solar 16 juta kl.

Volume Solar bersubsidi ini lebih rendah dari usulan Pemerintah sebesar 17,22 juta KL. DPR meminta Pemerintah meningkatkan pengawasan agar subsidi BBM tepat sasaran. “Jumlah penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi saat ini relatif menurun karena disparitas yang kecil antara BBM subsidi dan non subsidi,” jelas Sudirman.

Selain itu, pemerintah dan DPR juga telah menyetujui volume subsidi elpiji ukuran tabung 3 kilogram (kg) sebesar 6,602 juta metrik ton. Angka ini meningkat dibandingkan 2015 yang ditetapkan sebesar 5,766 juta metrik ton.

Sudirman menjelaskan kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu akan dibagikannya 1,128 juta paket perdana elpiji tabung 3 kg, pertumbuhan usaha mikro yang membutuhkan elpiji 3 kg sebesar 2,3 persen, pertumbuhan penduduk 1,49 persen, dan dibagikannya paket konversi untuk nelayan sebanyak 38 ribu paket. (gen)