“Lokasinya di Pamanukan, nama pelabuhannya Patimban. Saat ini sudah ada (pelabuhan) existing, milik kita (Kemenhub). Nah (pelabuhan) itu nanti kita kembangkan,” kata Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Kemenhub Antonius Tonny Budiono ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Rabu (23/9).
Tonny menilai, Pelabuhan Patimban yang saat ini berada di bawah Unit Penyelenggaraan Pelabuhan (UPP) Kemenhub, memiliki risiko terkecil. Sebab, tidak terlalu banyak kilang minyak di wilayah perairan Patimban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, lanjutnya, area Patimban juga dekat dengan area industri, Cikarang, sehingga bisa menunjang kepentingan industri dan masyarakat.
Selain Pelabuhan Patimban, Tonny mengungkapkan dua dari enam lokasi alternatif yang tengah dipelajari kelayakannya ada di Bekasi dan Cirebon, Jawa Barat.
“Ditawarkan setelah awal tahun depan. Kan kita studi kelayakan dulu setelah itu pasti baru kita tawarkan (kepada investor),” kata Tonny.
JICA Kembali
Dalam proses uji kelayakan, Tonny mengatakan pemerintah kembali melibatkan Japan International Cooperation Agency (JICA), yang sebelumnya telah melakukan studi kelayakan untuk proyek Pelabuhan Cilamaya.
“Jadi kita tidak studi dari awal lagi, kita pakai lagi studi JICA yang lama. Kan sayang kalau tidak dimanfaatkan,” katanya.
Tonny mengungkapkan telah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Subang yang tengah mengusahakan pembebasan lahan untuk akses jalan ke pelabuhan Patimban.
“Nanti hasilnya kita laporkan, terus beliau (Presiden Jokowi) mengeluarkan Perpres (Peraturan Presiden) . Kita tidak mau kejadian kaya Cilamaya, Perpres sudah keluar tapi dibatalin,” ujarnya.
Pemerintah sebelumnya menargetkan konstruksi tahap pertama Cilamaya dimulai tahun 2016 dan rampung pada 2021. Dalam perjalanannya, proyek ini dibatalkan oleh pemerintah karena dinilai berbahaya. Lokasi pelabuhan Cimalaya penuh dengan fasilitas produksi dan pengolahan minyak dan gas (migas). Salah satunya adalah wilayah kerja Pertamina Offshore North West Java (ONWJ) milik PT Pertamina (Persero).
(ags)