Apindo: Jokowi Akui Target Tinggi Pajak Rugikan Masyarakat

Jakarta, CNN Indonesia -- Upaya pemerintah mencapai target tinggi penerimaan pajak telah menimbulkan kerugian bagi wajib pajak, terutama wajib pajak badan atau pengusaha. Hal ini merupakan kesimpulan yang didapat dari hasil diskusi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Kepresidenan, Selasa (29/9).

"Pada kenyataannya di lapangan dalam upaya memperoleh target pajak yang tinggi, banyak ekses-ekses di lapangan yang merugikan wajib pajak dan diakui presiden tataran pelaksanaan belum seperti yang diharapkan," ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani.

Pilihan Redaksi Asosiasi Pengusaha Rayu Jokowi Perlunak Aturan Pengupahan Masa Belajar Usai, Apindo Minta Jokowi Tegas pada Menterinya Paket Ekonomi II Terbit, Pemerintah Butuh Waktu Atasi PHK

Berangkat dari hal ini, kata Hariyadi, Apindo mendesak pemerintah untuk melakukan relaksasi kebijakan fiskal agar pelaksanannya justru bisa menstimulus dunia usaha.

Terkait deregulasi kebijakan, Jokowi dihadapan Apindo mengakui bahwa implementasinya di lapangan tidak sesuai dengan jadwal maupun harapan pemerintah. Hal ini terjadi karena konsolidasi kebijakan di tingkat eselon I dan II kementerian belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

"Beliau (Jokowi) juga sampaikan memang banyak aturan yang sebetulnya menjerat diri kita sendiri. Nah ini juga perlu konsolidasi," tutur Hariyadi.

Tak hanya soal buruknya koordinasi kebijakan, Hariyadi mengatakan diskusi dengan Presiden Jokowi juga menyinggung soal kualitas belanja negara yang masih rendah. Dalam forum tersebut, terungkap bahwa hampir sembilan bulan pemerintahan berjalan, penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat baru sekitar 61 persen dari total pagu Rp 1.391,5 triliun di APBNP 2015.

"Disampaikan (Jokowi) belanja pemerintah saat ini pada posisi 61 persen dan diharapkan pada tahun ini akan terserap antara 92-93 persen," jelas Hariyadi.

Kedatangan Apindo ke Istana Kepresidenan merupakan upaya pelaku usaha untuk memberikan masukan kepada pemerintah yang tengah menggodok paket kebijakan ekonomi jilid II. Pemikiran sekaligus keluhan dunia usaha dikemas Apindo dalam sebuah Matrik Permasalahan Dunia Usaha yang merupakan hasil pemetaan masalah di 25 sektor usaha di Indonesia. 

"Apindo memandang bahwa implementasi paket kebijakan ekonomi tersebut merupakan tantangan dan pertaruhan jabatan pimpinan kementerian/lembaga terkait untuk membuktikan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban kepada Presiden RI," ujar Hariyadi menegaskan.  (ags/gen)